Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, di Gedung RCE Center, Selasa (9/12)
Kota Malang, Bhirawa
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah kerjanya hingga 30 November 2025. Data menunjukkan adanya kontraksi tipis pada pendapatan total, sementara realisasi belanja modal masih jauh dari target.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, di Gedung RCE Center, Selasa (9/12), kemarin menyampaikan bahwa total realisasi pendapatan di lima kabupaten/kota (Malang Raya, Kota Batu, dan Pasuruan Raya) mencapai Rp102,53 Triliun.
Angka ini turun 0,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).
”Kontraksi pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh penurunan drastis pada penerimaan perpajakan utama,” jelas Rusna.
Dua komponen pajak vital mengalami tekanan signifikan:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Anjlok hingga 17,35% (y-o-y), terealisasi Rp13,79 Triliun.
Pajak Penghasilan (PPh): Mengalami kontraksi sebesar 8,70% (y-o-y), terealisasi Rp5,34 Triliun.
Beruntung, penurunan ini tertahan oleh kinerja gemilang dari Penerimaan Cukai yang menjadi penyelamat utama.
Cukai menyumbang Rp 80,70 Triliun dan tumbuh positif sebesar 2,47% (y-o-y). Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lain juga melonjak tinggi, terealisasi 184,98% dari target atau sebesar Rp467,62 Miliar.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara per 30 November 2025 mencapai Rp13,32 Triliun atau 88,10% dari pagu. Namun, capaian ini juga mengalami penurunan sebesar 4,43% (y-o-y).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terkontraksi 10,78% (y-o-y).
Kondisi ini disorot karena rendahnya serapan Belanja Modal yang baru terealisasi 47,20%. Padahal, Belanja Pegawai (92,28%) dan Belanja Bantuan Sosial (99%) hampir mencapai target.
Sementara itu, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) cukup baik.
Rusna menambahkan dana Alokasi Umum tersalur 92,76% dan Dana Transfer Khusus 94,52%. Dana Desa juga telah terealisasi 94,39% (Rp788,71 Miliar).
Terkait inflasi, Kota Malang mencatat inflasi bulanan (m-t-m) 0,16% dan Pasuruan 0,15% di November 2025. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, cabe merah, dan telur ayam ras.
Dalam rangka pengendalian inflasi, Rusna mendesak pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
“Hal ini krusial untuk memastikan realisasi anggaran pembangunan berjalan optimal dan mencapai target sebelum penutupan tahun anggaran 2025″pungkasnya. (mut.hel).