Pemprov Jatim, Bhirawa.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat tingkat kemiskinan di Jawa Timur secara umum mengalami tren penurunan dalam kurun September 2015 hingga September 2025. Penurunan tersebut terjadi dengan beberapa pengecualian, yakni pada Maret 2020, September 2020, dan September 2022.
BPS Jatim mencatat, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 mencapai 3,804 juta orang. Angka ini menurun sebanyak 71,59 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,50 persen pada Maret 2025 menjadi 9,30 persen pada September 2025 atau menurun sebesar 0,20 persen poin.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jawa Timur menjelaskan, Herum Fajarwati menyampaikan, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret dan September 2020 dipicu oleh pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, kenaikan pada September 2022 terjadi setelah adanya peningkatan harga kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. “Secara umum tren kemiskinan di Jawa Timur menurun, meski sempat terdampak pandemi Covid-19 dan penyesuaian harga bahan bakar minyak,” ujarnya, saat menyampaikan rilis materi Kemiskinan, Kamis (5/2/2026).
Ia mejelaskan, berdasarkan wilayah tempat tinggal, penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada periode Maret 2025-September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaan berkurang lebih signifikan yakni sebesar 68,2 ribu orang. Persentase kemiskinan di wilayah perkotaan turun dari 7,00 persen menjadi 6,93 persen, sementara di perdesaan turun dari 12,86 persen menjadi 12,55 persen.
Plt Kepala BPS Jatim juga menjelaskan bahwa Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 tercatat sebesar Rp585.020 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 4,84 persen dibandingkan Garis Kemiskinan pada Maret 2025. Garis Kemiskinan sendiri merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan agar seseorang tidak dikategorikan miskin.
Dari komponen penyusunnya, peranan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 76,46 persen terhadap total Garis Kemiskinan. Komoditas beras menjadi penyumbang terbesar, yakni 23,08 persen di perkotaan dan 24,32 persen di perdesaan. Komoditas lain yang juga memberikan kontribusi besar antara lain rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, kue basah, tempe, serta kopi bubuk dan kopi instan.
Sementara itu, komoditas bukan makanan yang berkontribusi besar terhadap Garis Kemiskinan meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan kesehatan.
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, BPS juga menyoroti dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2025-September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat mengalami penurunan. Nilai P1 turun dari 1,414 menjadi 1,286, sementara P2 menurun dari 0,294 menjadi 0,262.
Berdasarkan wilayah, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,957, sedangkan di perdesaan mencapai 1,737. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan sebesar 0,187, lebih rendah dibandingkan perdesaan yang mencapai 0,365.
Beberapa faktor turut mempengaruhi penurunan kemiskinan pada periode tersebut, antara lain inflasi tahunan September 2025 sebesar 2,53 persen, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,22 persen pada Triwulan III-2025, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91 persen. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 tercatat sebesar 3,88 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024, serta Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025 yang meningkat menjadi 115,05.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Jawa Timur, Hazizah, menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan juga tidak lepas dari peran berbagai program bantuan sosial dari seluruh pihak.
“Dengan menurunnya kemiskinan, tentunya ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial yang juga memiliki program bantuan seperti PKH Plus dan program bantuan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan penyaluran bantuan sosial perlu terus diperkuat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, termasuk pengawasan terhadap penggunaan bantuan di masyarakat.[rac.ca]