Jakarta, Bhirawa
Peringatan tegas disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, terkait krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah akibat defisit pada pelaksanaan APBD.
Peringatan ini disampaikan Tomsi Tohir saat Orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 di Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/9), di mana 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 juga hadir.
Dalam sambutannya di acara memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas , Tohir mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat.
“Kita harus waspada terhadap ancaman krisis anggaran di sejumlah wilayah. Tanggung jawab ada di pundak Anda untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak memperburuk kondisi fiskal,” ujarnya.
Terkait hal ini Ia mengingatkan para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan,” ujarnya tegas.
Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.
“Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa membayar gaji pegawai dan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah. Namun, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut.
“Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah,” ungkap Tohir.
Ia juga menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam merencanakan anggaran, serta pengetahuan yang kuat untuk mencegah terjadinya defisit yang lebih parah.
“Kita harus memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, agar daerah tidak terjebak dalam utang atau krisis finansial,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, turut menekankan pentingnya semangat dan tanggung jawab para anggota dewan dalam menjalankan peran mereka.
“Orientasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk membekali kita dalam menghadapi tantangan besar di Jawa Timur. Ada pesan penting dari Kemendagri agar kita lebih selektif dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang kita buat,” tegas Anik.
Anik juga menyentil masalah disiplin, terutama terkait rendahnya kehadiran dalam sidang paripurna dan rapat komisi pada periode sebelumnya.
“Kita harus mengubah fenomena ini. Ingat, kita dipilih dan digaji oleh rakyat, dan setiap kebijakan yang kita buat harus memberikan dampak nyata bagi mereka,” katanya.
Politisi PKB ini pun melontarkan ajakan unik. “Kita juga harus bekerja dengan gembira. Ketika kita senang dalam bekerja, hasil yang maksimal pasti akan menyusul,” tutupnya.
Orientasi ini diharapkan mampu mempersiapkan para anggota DPRD Jatim untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi dinamika politik dan persoalan kompleks di Jawa Timur, dengan semangat yang tinggi dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.
Pesan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran di masa depan, terutama menjelang Pilkada 2024. [geh.gat]
