Perburuan kursi sekolah favorit, terutama sekolah negeri, mulai mewarnai SPMB tahun ajaran 2025/2026. Bagai gayung bersambut, pihak sekolah juga mulai “membuka lapak” penjualan jatah kursi. Jumlah murid bisa bertambah dengan “kontribusi” imbalan untuk rombongan belajar (rombel, dalam satu kelas). Sejak tahun ajaran 2022, pasca pandemi, sekolah negeri dituding melakukan “sapu bersih” murid. Sampai sekolah swasta paceklik murid, terutama tingkat SD.
Berbagai penyimpangan metode penerimaan murid baru menjadi evaluasi pada tahun 2025. Visi PPDB diubah menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru). Konon bukan sekadar mengubah istilah. Melainkan disertai perubahan visi. Antara lain dengan memberi porsi lebih besar pada metode SPMB jalur prestasi, dan jalur afirmasi. Selma ini, yang dikenal oleh masyarakat hanya jalur domisili (zonasi). Sekaligus menjadi dominasi dalam PPDB.
Penambahan kuota untuk lebih menampung calon murid dengan prestasi akademik yang lebih baik. Serta jalur afirmasi, untuk calon murid berkebutuhan khusus (ABK), dan dari kalangan tidak mampu. Evaluasi penerimaan murid baru selama delapan tahun (2017-2024) model PPDB, terdapat beberapa penyimpangan. Termasuk kesalahpahaman masyarakat yang terjadi setiap pendaftaran murid pada tahun ajaran baru. Umumnya berdebat pada zonasi.
Ironisnya, banyak anak berprestasi akademik (lulusan SD dan SMP) tidak kebagian kuota. Karena rumahnya jauh dari sekolah. Dengan sistem baru ini, diharapkan proses penerimaan siswa menjadi lebih melayani semua (inklusif), transparan, dan mempertimbangkan berbagai latar belakang calon peserta didik. Termasuk orangtua yang “mencuri” usia anak untuk pendaftaran masuk SD kelaas I, SMP kelas VII, dan SMA kelas X. Terdapat batas usia minimal dan maksimal sekolah yang cukup adil.
Saat ini sudah ribuan spanduk dan baner PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) tahun ajaran baru 2025-2026, sudah dimulai ditebar. Sekolah swasta harus berupaya memperoleh calon murid sebanyak-banyak-nya. Bagai berburu murid, bertarung dengan sekolah negeri. Karena proses PPDB selama ini, dianggap belum adil. Ujungnya, ke-gaduh-an PPDB bukan sekadar “permainan” sekolah negeri. Melainkan juga kecurangan wali murid, yang memalsukan domisili calon peserta didik kelas 1, kelas 7, dan 10.
Namun sesungguhnya, “akar masalah” terletak pada biaya Pendidikan. Karena sekolah negeri lebih murah (dan bermutu), sehingga menjadi perburuan orangtua murid. Ke-gaduh-an menjadi perhatian seksama kalangan parlemen. Komisi X DPR-RI, sampai perlu mengundang Menteri Pendidikan. Padahal tatacara PPDB telah diberlakukan sejak tahun ajaran baru 2017. Tetapi terasa masih terdapat permasalahan.
Tetapi daya tampung rombel (rombongan belajar), bagai simalakama. Di kawasan perkotaan, PPDB sekolah negeri dianggap “sapu bersih.” Sehingga sekolah swasta hanya menerima sedikit murid baru. Bahkan di perkotaan, banyak SD swasta menerima murid kurang dari 10 anak. Tetapi di perdesaan, SD (dan Madrasah Ibtidaiyah, MI) swasta memperoleh murid cukup memadai.
Jalur SPMB tahun 2025 sudah diperbaiki. Namun muncul kendala baru, yang menyebabkan kegaduhan. Yakni SPMB 2025 yang berbasis online. Muncul masalah khas teknis teknologi informasi (IT). Terutama di kota-kota besar (Jakarta, Bandng, Surabaya) dengan calon murid yang sangat banyak. Terutama server yang tidak stabil (down), kesulitan login, dan lemot-nya akses situs. Juga kode aktivasi. Menyebabkan banyak orang tua murid kesulitan mendaftar dan bahkan harus datang langsung ke sekolah.
Harus diakui metode SPMB masih membutuhkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada orangtua murid, juga panitia SPMB di tiap sekolah. Pemerintah daerah patut me-mitigasi SPMB, sebagai jaminan layanan Pendidikan yang inklusi.
——— 000 ———