Oleh :
Intan Hajar Namira
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
International Nickel Study Group (INSG) merupakan organisasi internasional yang berafiliasi dengan PBB yang bertujuan meningkatkan transparansi pasar nikel dan memfasilitasi pertukaran informasi antara negara-negara penghasil dan pengguna nikel. INSG melaporkan distribusi nikel di dunia tersebar ke sebanyak 26 negara dengan Kaledonia Baru menyumbang sekitar 7,10 juta ton dari total lebih dari 130 juta ton di seluruh dunia.
Hal ini membuat Kaledonia Baru sebagai penyuplai nikel terbesar ke-5 di dunia. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa Kaledonia Baru bukanlah negara berdaulat merdeka, sebab statusnya sebagai wilayah seberang lautan milik Perancis. Singkatnya, Kaledonia Baru masih ‘terjajah’ oleh Perancis sejak pertama kali mereka mendirikan koloni pada tahun 1853.
Kaledonia Baru merupakan bagian dari subkawasan Melanesia yang ada di Kepulauan Pasifik. Perpaduan pengaruh kolonialisme terhadap aktivitas politik dengan budaya setempat membuat negara-negara di Pasifik memiliki beragam bentuk dan sistem pemerintahan yang unik. Negara-negara ini berhasil berdaulat dan mengadopsi sistem pemerintahan yang dibawa oleh penjajah, berbeda dengan Kaledonia Baru yang hingga hari ini berjuang mencapai kemerdekaan wilayahnya dari Perancis.
Salah satu alasan yang membuat Perancis mempertahankan Kaledonia Baru sebagai wilayah di bawah kekuasaan mereka adalah cadangan nikel yang dimiliki oleh wilayah ini. Suku asli Kaledonia Baru adalah suku Kanak dengan total populasi berkisar 30% dari keseluruhan 300.000 jiwa, 27% adalah orang Eropa dan sisanya beragam. Hal ini menandakan sebanyak 70% populasi, atau 210.000 jiwa di Kaledonia Baru bukanlah suku asli.
Upaya menjadi suatu negara yang berdaulat sudah dilakukan sejak kedatangan Perancis ke Kaledonia Baru. Gerakan kemerdekaan terstruktur dibentuk pada tahun 1984 melalui pembentukan Front Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), dilakukan antara perwakilan Perancis dengan Suku Kanak dan menghasilkan Perjanjian Matignon-Oudinot pada tahun 1988 yang memberikan otonomi lebih besar kepada Kaledonia Baru. Perjanjian kedua pada tahun 1998 yang bernama Perjanjian Noumea dengan Perancis menjanjikan referendum untuk menentukan nasib Kaledonia Baru yang diratifikasi mayoritas penduduk Kaledonia.
Perjanjian Noumea melahirkan tiga referendum kemerdekaan, yaitu, referendum pertama pada tahun 2018 menghasilkan 56,7% suara menentang kemerdekaan. Referendum kedua pada tahun 2020 menghasilkan 53,26% suara menentang kemerdekaan. Hasil referendum ketiga pada tahun 2021 masih di perdebatkan dengan total 96,5% suara menentang kemerdekaan. Tingginya angka ini disebabkan pandemi COVID-19, sehingga jumlah pemilih hadir hanya 43, 87% dan dengan alasan ini, hasil referendum 2021 diboikot oleh kelompok Pro-kemerdekaan.
Kolaboratif Efektif
FLNKS tergabung dalam forum internasional subkawasan Melanesia, Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai anggota tetap pada tahun 1989, setahun setelah forum subkawasan ini resmi dibentuk. Tujuan bergabungnya FLNKS untuk mendapat dukungan terkait gerakan kemerdekaan yang sedang di perjuangkan. MSG terbentuk sebagai hasil dari pertemuan informal Kepala Pemerintahan Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, dan perwakilan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) Kaledonia Baru yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1986 di Goroka, Papua Nugini.
Beberapa manfaat yang didapat; MSG mampu mewadahi diplomasi dan aspirasi kemerdekaan Kaledonia Baru di forum Internasional, sebagai penguatan identitas dan budaya Melanesia dan rakyat Kanak, memperkuat solidaritas negara-negara di Kawasan Melanesia, anggota MSG dapat memanfaatkan sumber daya dan jaringan MSG untuk mendukung gerakannya, serta yang paling penting adalah meningkatkan visabilitas perjuangan FLNKS di dunia internasional. Sekretariat MSG memiliki unit khusus yang didedikasikan untuk mendukung kemerdekaan Kanak sesuai Perjanjian Noumea.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia yang pada tahun 2015 mendapatkan status pengamat dalam MSG. Pada tahun 2023, ULMWP mengajukan permohonan sebagai anggota tetap dalam MSG, namun permohonan ini ditolak. ULMWP dan FLNKS memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemerdekaan. Tujuan tersebut memunculkan dukungan FLNKS terhadap kemerdekaan Papua Barat yang akan menjadi ancaman Sila ke-3, Persatuan Indonesia.
Langkah Tepat
Menurut hukum internasional, negara berdaulat adalah negara yang memiliki wilayah tetap dengan penduduk permanen, kemampuan menjalin hubungan internasioal dan pengakuan internasional. Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kaledonia Baru untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka atas Perancis adalah tetap membuka saluran komunikasi dan melanjutkan dialog serta negosiasi dengan Pemerintah Perancis, membangun kesepakatan antara rakyat Kanak dengan penduduk keturunan Eropa untuk memperkuat persatuan internal, memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki untuk mempersiapkan kemandirian, serta memanfaatkan proses referendum sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Noumea.
Sebagaimana kebutuhan rakyat Kanak mendapat pengakuan Internasional, maka FLNKS perlu untuk meningkatkan dukungan dari negara-negara lain yang telah dimulai dari subkawasan Melanesia untuk kemudian meluas di Kawasan Pasifik. Dukungan bisa didapatkan melalui berbagai forum internasional dan organisasi internasional yang berada di Kawasan Pasifik serta organisasi dan forum global.
Hal ini bisa dilanjutkan dengan keterlibatan aktif Kaledonia Baru pada penanganan atau diskusi isu-isu global yang mereka alami atau ketahui, seperti perubahan iklim, lingkungan, atau bahkan nikel, sumber daya alam yang juga mereka miliki. Dengan menunjukkan keaktifan serta minat pada isu-isu yang paling banyak dibicarakan secara global, akan dapat membantu rakyat Kanak untuk lebih dikenal dan diakui secara luas oleh dunia.
————– *** ————–
