Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB
Surabaya, Bhirawa
Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur, Selasa (17/12) sore di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Rakor ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), RI Pratikno; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. Serta Kepala Perangkat Daerah dan Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.
Pj Gubernur Adhy Karyono mengatakan, rakor ini merupakan upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Mengingat musim penghujan ini bertepatan dengan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.
“Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” kata Adhy Karyono.
Dijelaskannya, pada rakor ini dilakukan penyerahan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Polda Jatim. Pihaknya pun mendampingi Kepala BNPB dan Menko PMK memberikan bantuan berupa dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi yang diserahkan kepada Bupati/Wali Kota di Jatim.
“Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi. Antara lain, rakor bencana hidrometeorologi, surat imbauan Gubernur ke Kabupaten/Kota se-Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” jelasnya.
Pemprov Jatim, sambungnya, membuat posko siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS). Kemudian dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan Kabupaten/Kota.
“Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Menko PMK RI, Pratikno mengatakan, pertemuan ini meyakinkan seluruh daerah di Jatim siap menghadapi risiko hidrometeorologi yang cukup tinggi periode Desember-Februari. Pemerintah pusat pun sudah siap siaga menyiapkan langkah-langkah yang cukup detail bersama Pemda.
“Intinya, infrastruktur di daerah disiapkan dan petugas serta masyarakat disiapkan untuk menghadapi bencana. Tadi sudah dijelaskan wilayah mana yang berpotensi curah hujan tinggi. Ada angin dan ombak yang harus kita mitigasi bersama,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto memaparkan, dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim, sudah terjadi bencana status tanggap darurat ada 11. Kemudian 27 Kabupaten/Kota sudah menetapkan siaga darurat.
Untuk itu, Pemerintah Pusat atas petunjuk Menko PMK menyalurkan bantuan dana operasional maupun perlengkapan dan peralatan sebanyak 16 item. Berupa perahu, sembako, makanan siap saji dan pompa.
“Kita harapkan 27 daerah yang statusnya siaga darurat ketika terjadi bencana sudah siap membantu masyarakat. Sedangkan 11 kabupaten dan kota yang terkena bencana diberi bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” harapnya.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menambahkan, musim hujan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Menurutnya, kondisi kepulauan Indonesia, data satelit menunjukkan suhu muka air laut yang semakin menghangat dan memanas bahkan suhu naik hingga 2 derajat celcius.
“Ini kenaikan yang sangat mengkhawatirkan. Dampaknya, maka terjadilah booster, kenaikan pembentukan awan-awan hujan yang intensif. Itulah yang disebut anomali iklim global atau La Nina, levelnya masih lemah,” pungkasnya. [bed.gat]
