Targetkan Swasembada Berkelanjutan di Tengah Ancaman El Nino Godzilla
Pemprov, Bhirawa
Provinsi Jawa Timur menegaskan posisinya sebagai center of gravity ketahanan pangan nasional. Menghadapi cuaca ekstrem El Nino Godzila, Jatim menyiapkan sejumlah strategi menargetkan swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program Swasembada Pangan Berkelanjutan (SPB) yang digelar di Gedung Serbaguna Dinas Pertanian Jatim, Kamis (2/4/2026), pemerintah merumuskan strategi besar untuk menjaga stabilitas pangan di tengah ancaman iklim ekstrem.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, Yudi Sastro, mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil menghentikan impor beras konsumsi pada tahun 2025. Prestasi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan target yang lebih ambisius di tahun 2026, termasuk ekspor beras khusus sebesar 1 juta ton dan target Luas Tambah Tanam (LTT) Nasional seluas 16,8 juta hektare.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 April 2026 menunjukkan tren positif bagi Jawa Timur. Luas panen padi periode Januari-Mei 2026 meningkat sebesar 17.861 hektare (1,85%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini berdampak langsung pada produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang naik 118.250 ton atau sebesar 2,14% (p. 2).
“Sepuluh kabupaten tercatat sebagai penyumbang produksi beras tertinggi, yakni Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Jember, Tuban, Madiun, Banyuwangi, Jombang, Ponorogo, dan Nganjuk,” ungkapnya.
Meski produksi meningkat, tantangan besar menghadang di depan mata. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur memprediksi awal musim kemarau jatuh pada April minggu pertama dengan sifat hujan di bawah normal.
Lebih mengkhawatirkan, fenomena “El Nino Godzilla” diprediksi mencapai puncaknya pada Juni 2026. Fenomena ini berpotensi menurunkan produksi Gabah Kering Panen (GKP) hingga 2,3 juta ton di Jawa Timur. Lahan seluas 402.168 hektare di wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo kini masuk dalam status terancam kekeringan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama instansi terkait telah menyiapkan langkah-langkah konkret seperti modernisasi pengairan dengan Memaksimalkan 7.413 unit pompa air serta ribuan unit irigasi perpompaan dan perpipaan untuk melayani lahan seluas 71.082 hektare
Kemudian pendistribusian pupuk dan benih, dimana PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk aman dengan realisasi penyaluran mencapai 27,07% per Maret 2026. Selain itu, tersedia stok benih sebanyak 7.303,8 ton dari berbagai varietas unggul. Penggunakaan varietas tahan kekeringan juga dilakukan dengan mendorong petani menggunakan varietas seperti Inpago dan Situbagendit yang lebih toleran terhadap minim air
Dan tek kalah penting juga penggunaann teknologi ramalan hama, dimana BBPOPT mengandalkan aplikasi SIFORTUNA 2.0 untuk memberikan peringatan dini serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti tikus dan ulat grayak.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Heru Suseno, menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat masa tanam maksimal 14 hari setelah panen guna mengejar target LTT Jatim sebesar 2,8 juta hektare. Jika produksi beras Jawa Timur goyah, maka akan memicu guncangan ketahanan pangan nasional. Mempertahankan pangan sama mempertahankan NKRI.
Heru mengingatkan potensi risiko yang lebih konkret. Berdasarkan perhitungan, sekitar 402 ribu hektare lahan di Jatim berpotensi terdampak kekeringan.Jika tidak diantisipasi, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 2,3 juta ton gabah kering panen. Angka ini cukup signifikan mengingat total produksi Jatim pada 2025 mencapai 11,13 juta ton.
“Kalau ini terjadi, dampaknya besar sekali, tidak hanya untuk Jawa Timur tapi juga nasional,” tandas Heru.
Ia menjelaskan, curah hujan diperkirakan mulai menurun sejak April dan mencapai titik terendah pada Agustus, bahkan berada di bawah normal.
“Kalau di bawah normal, kemarau akan lebih kering dan panjang. Ini yang harus kita antisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Kembali disampaikannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun telah mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi khusus terkait antisipasi kekeringan, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, dinas daerah, hingga penyuluh pertanian.
Heru menegaskan, upaya menjaga produksi menjadi sangat penting agar capaian positif tahun 2025, yang mencatat kenaikan produksi hingga 13 persen, tidak mengalami penurunan pada 2026.
“Berbagai intervensi seperti pengendalian hama penyakit, penguatan irigasi, serta koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas produksi pangan,” pungkasnya.
Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat sedikitnya 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten/kota berpotensi terdampak kekeringan.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah awal dengan mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
“Sebagaimana informasi dari BMKG, mulai April ini sudah memasuki awal musim kemarau. Kami sudah menyampaikan surat kepada kepala daerah agar memperhatikan wilayahnya yang berpotensi mengalami kekeringan,” ujar Gatot, Kamis (2/4) saat ditemui di ruang kerjanya.
Sebagai penguat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan adanya masa peralihan musim yang mulai berlangsung sejak Maret hingga April 2026. Pada periode ini, pola angin berangsur berubah dari angin baratan menuju angin timuran yang menjadi penanda awal musim kemarau.
Memasuki Mei 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai mengalami musim kemarau. Bahkan, sekitar 56,9 persen wilayah diprediksi telah masuk fase kering.
Sementara itu, puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada Agustus, dengan sekitar 70,9 persen wilayah Jawa Timur berada pada kondisi puncak kekeringan.
BMKG juga mengindikasikan adanya peluang penguatan fenomena El Nino pada paruh akhir 2026, meski masih dalam kategori lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi memperpanjang periode kering dan menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah.
Karena itu, langkah antisipasi dinilai penting dilakukan sejak dini, mulai dari pengaturan pola tanam, optimalisasi penampungan air hujan, hingga mitigasi risiko kekurangan air bersih dan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah daerah diminta melakukan langkah antisipatif, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini meliputi pengaturan pola tanam, penggunaan tanaman yang tahan kekeringan, hingga manajemen pengairan untuk sektor pertanian.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan air, termasuk memanfaatkan kembali air bekas rumah tangga serta penggunaan cadangan air hujan yang telah ditampung sebelumnya.
“Pemanfaatan air harus diatur dengan baik, baik untuk kebutuhan masyarakat, pertanian maupun peternakan. Termasuk memanfaatkan air hujan yang sudah ditampung sebagai cadangan saat musim kemarau,” jelasnya.
Tak hanya itu, BPBD Jatim juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan guna mempertahankan daya serap air, seperti tidak melakukan penebangan pohon maupun pembakaran lahan.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim juga akan menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur dan melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk TNI/Polri.
Gatot menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga siap memberikan dukungan, seperti bantuan pengeboran air hingga operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengisi waduk-waduk di wilayah Jawa Timur. [rac.fir.gat]
