DPRD Bondowoso, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang lebih efisien, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i mewakil Bupati Abdul Hamid Wahid, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, di Graha Paripurna DPRD, Kamis (18/9).
Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah memberikan masukan strategis dalam proses penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025.
“Pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD merupakan masukan penting dan strategis dalam proses penyusunan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Diterangkannya, sejumlah langkah prioritas, antara lain inovasi digitalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ).
Serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang tidak terpakai, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat penguatan sektor pariwisata dan aktivitas UMKM.
Efisiensi belanja daerah juga menjadi perhatian utama dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sementara itu, kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) disebutnya hanya bersifat teknis untuk menampung dana earmark yang belum bisa dibelanjakan sesuai regulasi.
Selain sektor ekonomi, Pemkab Bondowoso juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Program pelatihan guru, implementasi kurikulum berbasis teknologi seperti koding dan kecerdasan buatan (AI), serta pemenuhan sarana pendidikan dilakukan secara bertahap.
Di bidang kesehatan, Pemkab memperkuat layanan melalui program SRIKANDI BPJS dan pengusulan ulang Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN) ke pemerintah pusat.
Menurutnya, fokus utama lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penguatan sektor pertanian.
“Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan IPM juga menjadi perhatian utama kami, termasuk dengan program pemagangan, pelatihan kerja, dan job fair serta penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah,” sambungnya.
Tak hanya itu, Pemkab Bondowoso juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark 2026, di mana Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) dinilai paling siap oleh Badan Pengelola Geopark Jawa Timur.
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik Bondowoso Berkah telah resmi beroperasi sejak 22 Agustus 2025, dan dijadwalkan akan di-launching secara nasional oleh Menteri PANRB pada 24 September 2025.
Menutup tanggapannya, pihaknya berharap agar pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanah demi Bondowoso yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. [san.dre]