Jalan Ngangkatan – Gondang:
Proyek pembangunan Jalan Ngangkatan–Gondang Kulon Kabupaten Nganjuk, kemarin.
Pemkab Nganjuk, Bhirawa.
Proyek pembangunan Jalan Ngangkatan–Gondang Kulon (012) bukan sekadar proyek perbaikan jalan. Di balik pengerjaan fisik yang kini menutup total akses hingga akhir Desember 2025, tersimpan arah kebijakan besar: menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai simpul ketahanan pangan, industri, dan energi di Jawa Timur bagian barat.
Ruas ini adalah jalur vital yang menghubungkan zona pertanian Rejoso dan Gondang dengan koridor industri Sukomoro – Baron – Lengkong, tempat berdirinya sejumlah pabrik pengolahan hasil pertanian, gudang logistik, dan titik distribusi energi. Ketika Inpres Jalan Daerah diterbitkan, proyek ini masuk daftar prioritas BBPJN Jatim–Bali karena dianggap berperan langsung dalam memperkuat rantai pasok ekonomi wilayah.
“Jalan ini bukan sekadar penghubung antar kecamatan, tapi jalur hidup ekonomi rakyat. Di sinilah bahan pangan dari Rejoso dan Gondang bergerak menuju Sukomoro, jalur nasional dan pintu tol,” ungkap Hardjito, ST, kabag pembangunan asisten ekonomi pembangunan sekretariat daerah, kemarin.
Dari Tender Gagal ke Kebijakan Inpres
Secara administratif, proyek Preservasi Jalan Ngangkatan–Gondang Kulon sempat mengalami pembatalan tender pada 2024. Dokumen di LPSE menunjukkan bahwa alokasi dana DIPA tidak cukup menutup hasil tender, sehingga pekerjaan tak bisa dimulai. Namun, pada 2025, proyek ini diadopsi dalam skema Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Jalan Daerah, membuka jalan bagi realisasi fisik melalui dukungan anggaran pusat.
Dalam DED (Detail Engineering Design) yang disusun BBPJN Jatim–Bali, jalan sepanjang 3,144 km itu dirancang dengan struktur perkerasan baru, perkuatan fondasi, dan drainase lengkap. Proyek ini diharapkan mampu menahan beban kendaraan berat dari sektor industri sekaligus menjaga kelancaran arus hasil bumi dari wilayah selatan.
Pengungkit Ketahanan Pangan dan Energi.
Kabupaten Nganjuk di kenal sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, dengan produksi padi, bawang merah, dan jagung yang tinggi. Namun, distribusi hasil pertanian sering terkendala jalan rusak yang memperlambat rantai pasok. Dengan perbaikan ruas Ngangkatan–Gondang, distribusi dari Rejoso dan Gondang ke Sukomoro dan Kertosono akan lebih efisien memangkas biaya logistik hingga 15 – 20 persen.
Tak hanya pangan, jalur ini juga menopang akses ke kawasan energi dan industri ringan. Di sepanjang koridor Baron–Lengkong mulai berkembang aktivitas pengolahan hasil pertanian dan depot bahan bakar, menjadikan wilayah ini potensial sebagai hub energi pedesaan.
“Setiap kilometer jalan yang diperbaiki berarti percepatan perputaran ekonomi di bawahnya itu sebabnya Inpres Jalan Daerah (IJD) penting, karena tak semua daerah mampu menanggung sendiriy pembiayaan perbaikan infrastrukturnya.”, terang Hardjito.
Harapan Baru dari Selatan
“Jika pembangunannya selesai sesuai jadwal pada akhir 2025 ini, maka kawasan selatan Nganjuk akan akan terintegrasi dengan jalur tol, jalur nasional atau menuju Bandara Dhoho Kediri dan Tol Kediri – Kertosono, untuk memperkuat posisi Nganjuk sebagai simpul logistik sekaligus sentra produksi pangan dan energi.” terang Muji Subagio.
Muji Subagio, kabag SDA Ekbang, : “ pembangunan jalan IJD menopang Kawasan Peruntukan Industri (KPI), serta penopang ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur jalan dengan kontruksi rigid dari Begadung-Ngangkatan-Gondang-Lengkong-Jatikalen-Munung perbatasan Nganjuk dan Jombang serta jalan nasional ke jalan KPI?,”
“Jika utara Nganjuk sudah tertata, tinggal pemerintah tinggal mengembangan wilayah selatan, lingkar gunung Wilis setelah adanya bandara Dhoho Kediri dan rencana pengembangan tol Nganjuk ke Kediri dan Tulungagung. Diharapkan pembangunan tersebut memberi manfaat yang besar untuk pengembangan wilayah selatan nganjuk yang saat ini kurang mendapat perhatian,” pungkas Muji Subagio.
Proyek ini menjadi contoh konkret bagaimana Inpres Jalan Daerah bukan sekadar perintah administratif, melainkan strategi kebijakan yang menyentuh langsung denyut ekonomi lokal. (dro.hel)