Pemkot Probolinggo, Bhirawa.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026, Pemerintah Kota Probolinggo memperketat langkah pengendalian inflasi. Hal itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Puri Manggala Bhakti, Kamis (5/3).
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan, stabilitas harga harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara. Apalagi struktur ekonomi Kota Probolinggo bertumpu pada sektor perdagangan besar dan eceran, distribusi barang serta penjualan dan reparasi kendaraan.
“Kota Probolinggo memiliki tiga potensi utama yang harus dimanfaatkan, yakni pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, posisi strategis sebagai daerah transit distribusi barang dan jasa, serta potensi sebagai kota penyangga pariwisata Bromo dan Semeru,” ujarnya.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,69 persen dan rasio gini dari 3,5 menjadi 2,5.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo selaku Ketua Harian TPID menjelaskan, HLM semester pertama 2026 mengangkat tema menjaga stabilitas harga dan optimalisasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah menuju ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,06 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan berada di angka 1,21 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,9 persen.
“Kami memastikan ketersediaan pasokan pangan, baik yang dikuasai pemerintah maupun yang ada di gudang, pasar tradisional hingga ritel modern melalui pemantauan langsung. Komunikasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar konsumsi tetap wajar dan bijak,” kata Rey.
Pemkot juga memantau kelancaran distribusi, terutama di titik-titik rawan kemacetan yang berpotensi menghambat suplai barang. Pengawasan dilakukan bersama jajaran kepolisian dan Dinas Perhubungan.
Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, terdapat enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dijalankan daerah. Di antaranya operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor guna mencegah penahanan barang, serta kerja sama antardaerah penghasil komoditas.
Untuk menjamin kelancaran pasokan, Pemkot Probolinggo telah menjalin nota kesepahaman dengan Kabupaten Blitar dan sejumlah daerah sekitar. Selain itu, gerakan menanam digencarkan hingga lingkungan sekolah serta penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat tetap dilakukan.
Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi memaparkan, komoditas yang memberi andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, cabai rawit dan daging ayam ras. Sementara penurunan harga BBM, bawang merah dan bawang putih membantu menahan laju inflasi.
“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, ada kecenderungan kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, daging ayam ras dan telur. Ini perlu diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, HLM juga membahas perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hasil penilaian tahun 2025 menunjukkan skor ETPD Kota Probolinggo meningkat dari 97,8 menjadi 98,5.
Sejumlah inovasi digital telah diterapkan, di antaranya pembayaran parkir secara digital, aplikasi elektronik penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta pembayaran Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) secara digital.[irf.ca]
