Surabaya, Bhirawa.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 0,347 poin, turun 0,076 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,423 poin. Penurunan IKG didorong oleh perbaikan pada setiap dimensi. Penurunan ketimpangan gender terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten/kota Jawa Timur.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Zulkipli menyampaikan bahwa menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Ia juga memaparkan, dari sisi Dimensi Kesehatan Reproduksi terlihat proporsi perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan tahun 2024 turun 0,055 poin dibandingkan tahun 2023.
Sedangkan proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun turun 0,009 poin dibandingkan 2023. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah sarana kesehatan, (rumah sakit dan puskesmas), tenaga kesehatan, dan persentase kepemilikan jaminan kesehatan.
Kemudian penurunan jumlah ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) , dan juga penambahan jumlah klinik Keluarga Berencana (KB). Dari sisi Dimensi Pemberdayaan memperlihatkan juga persentase penduduk perempuan berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA naik 0,28 poin dibandingkan 2023, yang tentunya diiringi dengan peningkatan jumlah fasilitas pendidikan: sekolah, perguruan tinggi, dan tenaga pendidik.
Dari sisi Dimensi Pasar Tenaga Kerja juga menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik 1,18 poin | dibandingkan tahun 2023, dimana peningkatan jumlah perempuan yang bekerja dengan jam kerja penuh (35-40 jam seminggu).
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Pemerintah provinsi Jawa Timur berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan IKG sebagai Indikator Utama Pembangunan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. “Jika dilihat dari baseline target tahun 2025 yang sebesar 0,402 – 0,401, IKG tahun 2024 sudah melampaui baseline target tersebut,” kata Zulkipli.
Di sisi lain, kesenjangan Indeks Ketimpangan Gender ( IKG) Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih terlihat. Range IKG Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara 0,093 sampai dengan 0,641. Pada tahun 2024, terdapat 10 Kabupaten yang memiliki IKG lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek.
Kemudian Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Sebelumnya, pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Madiun sebesar 0,093, diikuti oleh Kota Kediri sebesar 0,12, Kota Malang sebesar 0,131, Kabupaten Madiun sebesar 0,146, dan Kota Mojokerto sebesar 0,15.
IKG merupakan indikator yang dinamis. Pergerakan yang dinamis ini disebabkan oleh beberapa indikator pembentuknya, seperti MTF, MPHK20, persentase penduduk dengan pendidikan SMA ke atas, dan TPAK. Akibatnya IKG di Kabupaten/Kota juga menjadi dinamis.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2023), pada tahun 2024 terdapat 22 kabupaten/Kota mengalami penurunan ketimpangan gender, 15 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan ketimpangan gender, dan 1 Kota yang tidak mengalami perubahan.
Kabupaten Madiun mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi yaitu 0,259 poin yang disebabkan oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Dari dimensi kesehatan reproduksi, terjadi penurunan angka MTF dan MHPK20 di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dari dimensi pasar tenaga kerja, gap antara TPAK laki-laki dan perempuan semakin mengecil.
Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan ketimpangan gender paling tinggi yaitu 0,101 poin yang disebabkan oleh penurunan kualitas di semua dimensi pembentuknya. Dari dimensi kesehatan reproduksi, terjadi peningkatan angka MTF dan MHPK20 pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (2023).
Dari dimensi pemberdayaan, semakin melebarnya gap antara persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan, serta semakin melebarnya gap antara persentase penduduk tamatan SMA ke atas laki-laki dan perempuan. Dari dimensi pasar tenaga kerja, gap antara TPAK laki-laki dan perempuan juga semakin melebar jika dibandingkan tahun sebelumnya (2023).[rac.ca]