Surabaya, Bhirawa
Pakar Ekonomi Universitas Kristen Petra menagapai rencana pemerintah menghentikan impor solar mulai tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.
Beberapa hari terdegar isu bahwa pemerintah berecana menghentikan import solar sebagai kemadirian energi nasioanl, tetapi kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi dalam negeri agar tidak menimbulkan gejolak di sektor ekonomi. Kamis, (6/11/2025)
Ketua Program International Trade & Finance Universitas Kristen Petra, Dr. Elisa Tjondro, S.E., M.A., BKP, CBV., CPS., CESA, menyebut penghentian impor solar akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia dalam jangka Panjang, kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak global sekaligus menghemat devisa negara.
“Implementasi kebijakan tersebut tergolong ambisius sebab perlu kesiapan teknis dan logistik, pemerintah harus memastikan kapasitas kilang domestik dan distribusi biodiesel siap agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan,” jelasnya.
Menurut data BPH Migas, kebutuhan solar dalam negeri pada 2026 diperkirakan mencapai 18,5 juta hingga 18,7 juta kiloliter, sementara produksi dalam negeri berpotensi mencapai 20,9 juta kiloliter per tahun, tambahan kapasitas dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang akan beroperasi pada November 2025 menjadi salah satu faktor pendukung kebijakan tersebut.
Elisa menyampaikan secara makro, kebijakan berpotensi memperkuat ketahanan fiskal dan neraca perdagangan, karena pengeluaran subsidi energi dapat ditekan, selama produksi dalam negeri stabil, pemerintah bisa mengurangi beban subsidi dan mengalihkan dana ke sektor produktif.
“Mengingat potensi risiko fiskal produksi domestik belum optimal, pemerintah terpaksa melakukan impor darurat dengan biaya tinggi atau menambah subsidi supaya harga energi tetap terjangkau, ini bisa berdampak pada tekanan APBN, bahkan memicu inflasi dan penurunan daya beli masyarakat,” ujar Elisa.
Sisi investasi, Elisa menilai kebijakan dapat menarik minat investor baru di sektor energi jika diiringi dengan kepastian regulasi dan dukungan pemerintah. “Investor membutuhkan jaminan kestabilan pasokan dan kepastian harga, terutama di tengah fluktuasi harga sawit sebagai bahan baku biodiesel,” pungkasnya.
Elisa menambahkan pentingnya sosialisasi luas kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari industri kelapa sawit, transportasi, hingga pemerintah daerah, karena transisi menuju energi mandiri seperti ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kesiapan ekosistem industri nasional.[ren.ca]