Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas MBG bersama seluruh SPPG se-Kabupaten Jember secara daring, Senin (2/3/2026).
Pemkab Jember, Bhirawa.
Komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia tak mengenal jarak dan waktu. Meski tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci Makkah, Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, tetap memimpin langsung rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember secara daring, Senin (2/3/2026).
Kehadiran Gus Fawait dari Makkah menjadi simbol kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai agenda prioritas.
Bagi orang nomor satu di Jember itu, MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan fondasi strategis menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Generasi yang sehat dan bergizi baik adalah investasi masa depan. Pembangunan tidak hanya soal jalan dan gedung, tetapi soal kualitas anak-anak kita hari ini,” tegasnya dalam arahannya.
Dampak Ekonomi hingga Rp4 Triliun
Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Gus Fawait memandang MBG sebagai penggerak ekonomi baru di Jember. Dengan estimasi sekitar 270 dapur SPPG yang akan beroperasi, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 ribu orang.
Dampaknya tak berhenti di dapur. Rantai pasok bahan pangan mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi ikut terdorong. Perputaran ekonomi yang dihasilkan diperkirakan menyentuh angka Rp4 triliun, hampir setara dengan APBD Jember 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun.
“Ini peluang besar. Produk petani terserap, UMKM tumbuh, tenaga kerja terserap. Kalau dikelola baik, ini bisa jadi pengungkit ekonomi daerah,” jelasnya.
Pj Sekda Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman,
Tata Kelola Jadi Kunci
Namun besarnya potensi tersebut, menurut Gus Fawait, harus dibarengi tata kelola yang disiplin dan transparan. Ia menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan persyaratan teknis lainnya.
Ia meminta seluruh pengelola dapur segera menuntaskan perizinan demi menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi peserta didik. Sistem pengawasan pun diperketat melalui forum koordinasi rutin bulanan yang melibatkan Satgas, SPPG, Korwil, Korcam, Camat, hingga puskesmas.
Tak hanya itu, Pemkab Jember juga akan memberlakukan sistem pelaporan menu harian dari dapur dan sekolah penerima manfaat. CCTV di setiap dapur direncanakan terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
“Anggaran menu tidak boleh dikurangi. Rp10 ribu untuk SMP dan Rp8 ribu untuk jenjang lain adalah hak siswa. Integritas harus dijaga,” tegasnya.
Evaluasi dan Penguatan Standar
Pj Sekda Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sekitar 50 SPPG belum memiliki SLHS. Sejumlah dapur juga perlu memperbaiki kualitas air dan infrastruktur agar sesuai standar.
Ia memastikan kontrol kualitas menjadi prioritas, termasuk kewajiban penyimpanan sampel makanan sebagai bagian dari pengawasan mutu. Satgas daerah bertugas melakukan pengendalian dan percepatan perbaikan, sementara kewenangan sanksi berada pada Badan Gizi Nasional.
Apresiasi dan Semangat Berkompetisi
Menutup rapat koordinasi, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada mayoritas SPPG yang telah bekerja penuh dedikasi. Ia berkomitmen memberikan penghargaan bagi SPPG terbaik di akhir tahun sebagai bentuk motivasi.
Dengan konsolidasi yang terus diperkuat, Kabupaten Jember menargetkan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga menjadi contoh praktik baik di tingkat nasional. Dari Tanah Suci, pesan yang ditegaskan Gus Fawait jelas: membangun generasi unggul adalah ibadah panjang yang harus dijaga dengan integritas dan kerja nyata. (geh*)
