Perkuat Akses untuk Tekan Putus Sekolah dan Siapkan Generasi Emas
Pemprov, Bhirawa
Komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim dalam menekan angka anak putus sekolah (APS) dan rentan putus sekolah (RPS) terus direalisasikan. Perhatian itu dibuktikan dengan peluncuran Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA, SMK dan SLB Pra Sejahtera di Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa , di Ballroom Dyandra Convention Center Rabu (10/12) malam.
Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik ini akan diterima oleh 48.077 siswa SMA, SMK dan SLB di seluruh Jawa Timur. Penyaluran ini bagian dari program prioritas Pemprov Jatim dalam Nawa Bhakti Satya ke 5 yaitu Jatim Cerdas.
Turut mendampingi peluncuran yaitu Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah, Kepala Dindik Provinsi Jatim Aries Agung Paewai dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.
Dalam program ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim gelontorkan anggaran Rp48.077.000.000 .
Rinciannya, bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1 juta per siswa diperuntukkan bagi jenjang SMA sebanyak 11.362 siswa , jenjang SMK 24.339 siswa dan SLB sebanyak 12.376 peserta didik.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menekankan bantuan biaya pendidikan bukan hanya soal transfer dana, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Jawa Timur.
Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, mencegah pernikahan usia anak, serta memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil.
“Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah,” ujarnya.
Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada para orang tua agar terus mendampingi dan memotivasi putra-putrinya. Sementara kepada siswa penerima bantuan, ia berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menata masa depan.
“Para orang tua dorong semangat putra putrinya supaya mereka membangun cita-cita untuk terus sekolah, kuliah dan sukses barokah dan mulia,” pesan Khofifah.
Khofifah berharap program ini benar-benar meringankan beban keluarga prasejahtera khususnya di desil 1 dan 2 sehingga anak-anak dapat fokus belajar. Ia menegaskan keberhasilan program pendidikan membutuhkan sinergi seluruh pihak, sekolah, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat.
“Saya mengajak seluruh elemen untuk bersinergi, sehingga program ini dapat berjalan tepat sasaran, transparan dan akuntabel,” ajaknya.
Lebih lanjut, peningkatan mutu pendidikan menjadi fokus utama program pembangunan di Jawa Timur. Sebab, peningkatan kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Khofifah menyebut IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 kategori tinggi. Meningkat 0,78 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,35 atau tumbuh 1,04%.
Capaian ini menempatkan IPM Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75,90. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Timur mencapai 13,44 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada di angka 8,39 tahun pada tahun 2025.
“Capaian ini hasil kerja keras bersama. Namun, untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai menjelaskan program beasiswa ini untuk meningkatkan kualitas dan prestasi murid khususnya dari keluarga kurang mampu yang termasuk di desil 1 dan desil 2.
“Kita berharap dengan bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah bagi murid. Kepedulian Pemprov Jatim ini bagian dari program yang dicanangkan ibu Gubernur yaitu Jatim Cerdas,” sebut Aries.
Kadindik juga menambahkan, program tersebut sebagai upaya Jawa Timur dalam meningkatkan akses siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat dan menekan angka putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
Di samping itu, program bantuan pendidikan ini juga dimaksudkan dalam menjamin keberlangsungan belajar siswa yang berasal dari keluarga pra sejahtera dan meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa prasejahtera.
Lebih lanjut, ia menyebut beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan berupa uang dengan besaran Rp1 juta/murid/tahun yang disalurkan melalui virtual account masing-masing siswa. Diharapkan bantuan ini dapat digunakan untuk tambahan membeli buku pelajaran ataupun seragam sekolah dan kebutuhan sekolah lainnya.
“Jumlah murid yang mendapatkan beasiswa ini terdaftar pada desil 1 dan desik 2, bukan penerima PIP atau program sejenis nya baik dari pemerintah pusat atau daerah. Penyaluran akan disampaikan langsung pada rekening murid penerima,” ujarnya.
Di tahun pertama ini, program akan menyasar murid kelas 11 dan 12 SMA, SMK dan SLB. Sementara bagi murid kelas 10 belum bisa mendapatkan program ini, karena data mereka belum masuk dalam Dapodik sehingga belum bisa masuk dalam data murid dari masyarakat kurang mampu atau desil 1. Sehingga, bagi kelas 10 akan dianggarkan di tahun 2026.
Untuk mendapatkan beasiswa ini, Aries mengatakan persyaratan penerima meliputi terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan aktif sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus; Memiliki atau terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah setempat dan direkomendasikan khusus oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
Kemudian, bukan penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) atau program sejenis lainnya; terakhir memiliki identitas yang jelas, baik identitas keluarga maupun identitas Satuan Pendidikan yaitu Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan/atau Kartu Pelajar dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
“Program Beasiswa/bantuan pendidikan ini tidak hanya berlangsung tahun ini. Kita memang mulai tahun ini dan untuk tahun selanjutnya akan tetap ada. Sedangkan untuk besaran alokasi anggaran, menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” jelas Aries.
Dalam penyaluran program beasiswa bantuan pendidikan, Pemprov Jatim melalui Dindik bekerjasama dengan Bank Jatim. Bantuan akan disalurkan melalui Virtual Account (VA) khusus untuk murid penerima beasiswa/bantuan pendidikan.
Kadindik kelahiran Makassar ini menjabarkan, program ini pada awal perencanaannya ditargetkan sebanyak 5.700 saja. Dengan banyak pertimbangan, termasuk jumlah murid yang ada pada DTSEN dan kemampuan keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur, target murid pada program Beasiswa ini meningkat menjadi 48.077 murid.
“Kita berharap dengan suntikan bantuan pendidikan ini, anak-anak bisa mengenyam pendidikan dengan nyaman tanpa memikirkan atau terbebani dengan biaya pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Kami juga ingin memastikan anak-anak tidak putus sekolah karena adanya bantuan pendidikan ini,” pungkas dia.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD IV) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah mengapresiasi komitmen dan keseriusan provinsi Jatim terhadap dunia pendidikan dengan memastikan anak usia sekolah berada di dalam sekolah melalui program bantuan biaya pendidikan.
“Atas nama Kementerian Dalam Negeri kami mengucapkan apresiasi terutama program memberikan bantuan kepada peserta pendidikan agar bisa terus belajar,” ungkapnya.
Menurut Paudah, pemenuhan kebutuhan pendidikan di Jatim sangat baik sehingga tidak ada lagi orang yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Keberhasilan tidak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sehingga memiliki aksi agar anak tetap berada di satuan pendidikan.
“Jatim satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah. Apresiasi terhadap komitmen tinggi dari Provinsi Jatim khususnya dinas pendidikan dan ekosistem pendidikan lainnya sehingga pendidikan hak dasar seluruh warga bisa dilaksanakan di Jatim,” katanya. [ina.gat*]