Jember, Bhirawa
Banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Pilkada Jember, membuat massa Gerakan Relawan Demokrasi (Gelar Aksi) kembali mendatangi DPRD Jember.
Hal ini dimaksudkan untuk meminta kejelasan atas banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu Jember.
Koordinator aksi Ferdian mengatakan, merasa prihatin dengan kondisi demokrasi di Jember dan pelaksanaan Pilkada Jember yang tidak berjalan dengan baik.
“Kondisi ini karena adanya fenomena pelanggaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan demokrasi di Jember bobrok,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Jumat (15/11/2024).
Indikasi yang sudah dikumpulkan oleh Gerakan Relawan Demokrasi ini berupa bukti-bukti di lapangan, bahwa penyelenggara pemilu terlibat aktif dalam memihak salah satu paslon tertentu.
“Kami melihat bahwa ada oknum penyelenggara dari beberapa Kecamatan seperti PPK Jelbuk, Sukowono, Pakusari, Panwascam Mayang, Sumberbaru dan beberapa penyelenggara lainnya,” terangnya.
Selanjutnya, Ferdian menegaskan tidak pernah ada hasil pemeriksaan laporan yang diungkapkan ke publik oleh Bawaslu Jember.
“Dari 32 laporan ini masih tidak ada rilis dari Bawaslu Jember, hal ini menunjukan bahwa kinerja dari Bawaslu Jember ini sangat buruk,” imbuhnya.
Maka pihaknya, menuntut beberapa hal yang disampaikan kepada DPRD Jember, KPU Jember dan Bawaslu Jember di antaranya:
- Pansus Pilkada DPRD Jember untuk tegas dalam tugas pokok dan fungsinya dalam mengatasi permasalahan Pilkada Jember ini.
- Bawaslu dan KPU Jember segera menindak tegas oknum penyelenggara yang tidak netral, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Bawaslu Jember harus segera menindaklanjuti laporan pelanggaran yang diajukan secara transparan.
- Penyelenggara Pemilu harus berkomitmen menjaga kelangsungan demokrasi berdasarkan keadilan.
Selanjutnya, Ferdian akan mendatangi KPU dan Bawaslu Jember untuk memberikan tuntutan kepada mereka terkait temuan di lapangan.
Sementara itu, Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menanggapi hal tersebut akan berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan aturan.
“Kami berterimakasih terus diingatkan oleh temen-temen pemantau ini, maka kami sudah berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait dengan laporan oknum penyelenggara ini dan bukti juga sudah kami layangkan juga,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Jember Holil Asy’ari, bahwa klarifikasi kepada KPU dan Bawaslu Jember sudah dilakukan meski ada beberapa hal yang masih belum diberikan klarifikasi secara jelas.
“Kemarin sudah kita sampaikan di hadapan temen-temen penyelenggara, kalau ada temuan bukti ketidaknetralan mereka dan seolah-olah seperti tim sukses, ini mencederai proses demokrasi,” tutupnya. (geh,efi.hel)
