DPRD Jatim, Bhirawa
Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, mendatangi Komisi A DPRD Jawa Timur, Rabu (17/12/2025).
Kedatangan mereka untuk menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan Batalyon 15 Marinir TNI Angkatan Laut yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga.
Rombongan warga diterima langsung Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansya, bersama sejumlah anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum ini.
Dalam audiensi tersebut, warga mendesak agar pembangunan batalyon dihentikan dan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari permukiman penduduk.
Ketua Fakta, Lasminto, menegaskan bahwa rencana pembangunan sangat mengkhawatirkan masyarakat. Ia menyebut pengalaman pahit di masa lalu, ketika aktivitas militer berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Pembangunan ini dekat rumah warga. Kalau sudah berdiri, pasti ada latihan perang dan latihan tembak. Kami punya trauma, ada 21 warga pernah menjadi korban peluru nyasar setelah 2007, mengalami luka-luka,” ujar Lasminto.
Ia menambahkan, sedikitnya 10 desa terdampak dengan total sekitar 21 ribu kepala keluarga. Warga menilai kawasan Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, merupakan wilayah padat penduduk dan tidak layak untuk aktivitas militer berskala besar.
“Ini pertemuan perdana kami dengan Komisi A. Harapan kami jelas, pembangunan dihentikan dulu sampai ada keputusan yang sama-sama menguntungkan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansya, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah konkret. Dalam waktu dekat, Komisi A berencana berkomunikasi langsung dengan jajaran Lantamal TNI AL.
“Kami akan segera mengomunikasikan persoalan ini. Minimal semua pihak bisa menahan diri agar tidak terjadi gesekan, dan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi,” kata Dedi.
Politisi Partai Demokrat ini memastikan Komisi A akan memfasilitasi hearing lanjutan untuk mencari solusi terbaik atas sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AL di Desa Sumberanyar.
Pada kesempatan sama, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Naufal Alghifary, menyebut konflik ini sudah berlangsung sangat lama.
“Sejak 1963 sampai hari ini, pembangunan terus berjalan dan ini miris. Ada 10 desa yang merasa terintimidasi, bahkan terkena peluru nyasar. Permintaan masyarakat sederhana, jangan bangun di pemukiman warga,” tegas Naufal.
Ia mendorong adanya solusi pemerataan lahan, dengan mempertimbangkan luasan sekitar 40 hektare, agar tercapai win-win solution antara masyarakat dan institusi negara.
Sementara itu, anggota DPRD Jatim dari Dapil Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik ini.
“Pemerintah wajib hadir. Negara tidak boleh diam. Keadilan dibutuhkan, dan apapun caranya kita akan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Multazamudz juga berharap semua pihak dapat menahan diri hingga ditemukan titik temu, agar tidak kembali memakan korban dari kalangan masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penolakan warga terhadap pembangunan Batalyon 15 Marinir di Nguling bukan sekadar penolakan emosional, melainkan tuntutan atas keamanan, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga sipil.
“DPRD Jatim berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tercapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak,” pungkasnya. (geh.dre)