Oleh :
Ani Sri Rahayu
Dosen Civic Hukum dan Trainer P2K Universitas Muhammadiyah Malang
Pemangkasan anggaran sering kali dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan menyeimbangkan keuangan negara. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan publik, terutama jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa mengalami penurunan kualitas layanan, yang pada akhirnya justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah pemangkasan anggaran benar-benar menciptakan efisiensi yang sehat, atau justru menjadi langkah mundur bagi kesejahteraan masyarakat?
Efisiensi fiskal dan stabilitas ekonomi
Efisiensi fiskal dan stabilitas ekonomi merupakan dua aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Pemangkasan anggaran sering kali dianggap sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan alokasi dana, mengurangi defisit, dan menjaga keseimbangan fiskal. Dengan menekan pengeluaran yang dianggap kurang produktif, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas belanja negara serta menciptakan ruang fiskal untuk kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengorbankan layanan publik yang esensial. Untuk itu, penting untuk menelaah sejauh mana pemangkasan anggaran benar-benar mampu meningkatkan efisiensi fiskal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Salah satu aspek utama dalam menilai efisiensi fiskal dari pemangkasan anggaran adalah bagaimana kebijakan ini berdampak pada pengelolaan sumber daya negara. Jika pemangkasan dilakukan secara selektif dengan menargetkan pengeluaran yang kurang produktif, seperti birokrasi yang berlebihan atau proyek-proyek yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan, maka kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas belanja negara. Sebaliknya, jika pemotongan dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial.
Selain itu, stabilitas ekonomi juga menjadi faktor kunci dalam menilai keberhasilan pemangkasan anggaran. Meskipun pengurangan belanja negara dapat membantu menekan defisit fiskal dan mengurangi ketergantungan pada utang, kebijakan ini juga dapat menurunkan daya beli masyarakat jika berimbas pada pemutusan subsidi atau pengurangan investasi pemerintah dalam proyek-proyek strategis. Jika tidak dikelola dengan baik, pemangkasan anggaran bisa memicu perlambatan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, dan ketidakpastian pasar.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang cermat dalam menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan stabilitas ekonomi agar kebijakan pemangkasan anggaran benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Artinya, jika pemangkasan anggaran benar-benar dilakukan secara tepat, kebijakan ini dapat menciptakan ruang fiskal untuk investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya tanpa perencanaan yang matang, pemangkasan anggaran justru berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi.
Dampak sosial: kesejahteraan dan ketimpangan
Pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada efisiensi fiskal, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama jika pengurangan belanja negara terjadi di sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ketika alokasi anggaran untuk layanan publik berkurang, akses masyarakat terhadap fasilitas dasar bisa menjadi terbatas, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup dan memperburuk ketimpangan sosial.
Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana pemangkasan anggaran memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan apakah kebijakan ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial di berbagai lapisan ekonomi. Minimal berikut beberapa analisis konsekuensi dari pemangkasan anggaran terhadap kesejahteraan dan ketimpangan sosial:
Pertama, menurunnya kualitas layanan publik. Pemangkasan anggaran dapat menyebabkan berkurangnya kualitas layanan di sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Misalnya, pengurangan anggaran di bidang kesehatan bisa berujung pada minimnya fasilitas medis, kurangnya tenaga kesehatan, dan naiknya biaya layanan, yang dapat berdampak buruk pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Kedua, meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika pemangkasan anggaran lebih banyak berdampak pada subsidi atau program kesejahteraan sosial, masyarakat miskin akan semakin terbebani. Ketimpangan sosial akan semakin melebar karena kelompok ekonomi lemah kehilangan akses terhadap layanan dasar, sementara kelompok kaya tetap memiliki sumber daya untuk mengakses layanan tersebut secara privat.
Ketiga, berkurangnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Jika anggaran pendidikan dipotong, kemungkinan besar akan terjadi kenaikan biaya sekolah atau berkurangnya program beasiswa dan bantuan pendidikan. Hal ini dapat menghambat kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan.
Keempat, peningkatan angka pengangguran. Pemangkasan anggaran yang berdampak pada proyek infrastruktur dan sektor publik dapat mengurangi jumlah lapangan kerja. Pengurangan belanja negara pada proyek pembangunan dapat menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan, yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.
Kelima, turunnya daya beli dan meningkatnya beban hidup. Itu artinya, ketika subsidi atau bantuan sosial dikurangi, harga barang dan jasa esensial seperti bahan pangan, energi, dan transportasi bisa meningkat. Hal ini akan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada intervensi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar.
Keenam, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artinya, jika pemangkasan anggaran tidak dilakukan secara transparan dan merugikan masyarakat luas, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial, protes, dan instabilitas politik, yang pada akhirnya juga berdampak pada ketahanan ekonomi negara.
Oleh karena itu, pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial agar tidak memperdalam ketimpangan serta memperburuk kualitas hidup masyarakat. Pasalnya, kebijakan pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menciptakan efek domino yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Alhasil, layanan publik bisa menurun dan ketimpangan semakin melebar, ketidakstabilan sosial pun berpotensi meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang seimbang agar efisiensi anggaran tetap sejalan dengan upaya menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial.
————- *** —————
