Pemkab Nganjuk, Bhirawa
Terbitnya surat edaran (SE) Kepala LKPP No 2 Tahun 2925 pada hari 21 Juli 2025 kemarin, tentang penonaktifan katalog elektronik versi 5.0 untuk etalase konstruksi dan kesehatan.
Di dalam SE tersebut ekatalog versi 5.0 untuk jasa konstruksi akan berakhir masa aktifnya tanggal 31 Juli 2025 dan di gantikan oleh e-katalog versi 6.0. Dalam versi 6.0 tersebut untuk jasa konstruksi memang belum bisa dipakai secara maksimal.
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Surat Edaran tersebut bertujuan untuk:
1.Memberikan penjelasan pada masa transisi;
2.Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
3.Menjamin kepastian hukum;
4.Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena
5.Dampak perubahan; dan
6.Mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Bar
Untuk tujuan tersebut Dinas PUPR Kabupayen Nganjuk mengadakan acara sosialisasi implementasi e-katalog versi 6.0, di aula Dinas PUPR dengan mengundang Ardi Kaspono, dari Biro Pengadaan Barang dan jasa pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber, dan audiens para kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi yang ada di Labupaten Nganjuk.
”Untuk metode pengadaan e-purchasing yang bisa digunakan yakni mini kompetisi atau negosiasi, hal tersebut dikarenakan e-katalog versi 6, untuk PBJ Konstruksi di perlukan akurasi oleh LKPP Pusat, dan ini perlu waktu untuk, sehingga belum semua kontraktor mendapatkan akurasi tersebu, namun di sarankan untuk tetap memenuhi semua persyaratan akurasi dari LKPP,” terang Ardi.
“Sedangkan e-purchasing metode mini kompetisi masih disiapkan oleh LKPP, Akurasi dalam bidang konstruksi di e-Katalog versi 6 . Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui e-Katalog dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan,” jelas Ardi, pada Rabu (29/07/2025).
Berdasarkan data dari LPSE, dinas Pelerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun anggaran 2025 ini sebesar Rp 205.333.156.962,- yang terdiri dari 886 paket pekerjaan yang di pihak ketigakan baik dengan metode e-purchasing, e,-katalog, Penunjukan Langsung atau mini tender.
Kesan kehati-hatian dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan LKPP tersebut agaknya dapat dipahami agar tidak terjadi masalah di kemudian hari baik oleh APIP maupun APH.
“Menurut Pujiono, direktur edu politik”pengawasan pengunaan APBD untuk pembangunan di daerah tetap harus diawasi karena itu untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kaum borjois hasil demokrasi,” terang Pujiono yang juga mankan ketua KPU daerah Ngajuk dua kali periode tersebut.
Ia juga menambahkan, dalam kondisi transisi e-Katalog tersebut, pemerintah daerah memang dilematis. Tapi membiarkan PL merajalela juga membuka ruang untuk praktik rente dan pemanfaatan jaringan penyedia titipan dan kartel pengadaan tentu menciderai banyak pihak.
“Sementara gelombang pelantikan eselon III, IV di tanggal 30 Juli kemarin Bupati Marhaen melantik Onny Supriyono, ST, Kabid Jalan dan Jembatan PUPR menjadi Sekretaris Dinas PUPR kemudian di tanggal 31 Juli 2025 pelantikan jabatan eselon II, Drs. Gunawan Widagdo, MS.i, Kepala Dinas PUPR di geser ke DISPORABUDPAR, yang menyisakan kekosongan di Dinas PUPR, bisa saja Sekretaris juga menjadi plt Kepala Dinas, karena jarang ada yang berani duduk di kursi panas Kepala Dinas PUPR,” jelasnya, di hari Minggu, (03/08/2025).
Digitalisasi adalah niat baik. Tapi dalam ruang gelap katalog dan deadline realisasi, pengadaan langsung jadi pelarian. Tak lagi pengecualian, melainkan pilihan utama. Katena bagaimanapun juga daerah masih bergantung pada dana transfer ke daerah dari pusat untuk memutar roda perekonomian daerah. [dro.dre]