Oleh:
Yusuf Ernawan
Penulis adalah dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair), Surabaya
Perlintasan rel kereta api menjadi gambaran nyata bagaimana infrastruktur publik bekerja di tengah tekanan mobilitas yang tinggi. Setiap hari, kendaraan berhenti ketika sirene berbunyi dan palang perlahan turun. Rutinitas ini tampak sederhana, tetapi menyimpan persoalan serius yang terus berulang, mulai dari kemacetan hingga risiko kecelakaan.
Kereta api melintas hanya dalam hitungan detik, namun dampak terhadap lalu lintas berlangsung jauh lebih lama. Kendaraan harus melewati permukaan perlintasan yang sering kali tidak rata, bergelombang, bahkan rusak. Kondisi ini bukan hanya menghambat arus kendaraan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
Data menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal kecil. Sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 195 hingga 337 kecelakaan di perlintasan sebidang di Indonesia, dengan korban meninggal antara 68 hingga lebih dari 100 orang, serta ratusan korban luka-luka . Bahkan dalam periode yang lebih panjang, sejak 2018 hingga awal 2024, terjadi sekitar 1.959 kecelakaan dengan total korban mencapai lebih dari 1.400 orang, termasuk lebih dari 500 korban meninggal dunia . Angka ini menunjukkan bahwa perlintasan sebidang merupakan salah satu titik paling berbahaya dalam sistem transportasi darat di Indonesia.
Salah satu sebab dari kondisi tersebut sering dihubungkan dengan keterbatasan teknologi. Perpaduan dua material yang berbeda antara rel dan aspal, sering memunculkan persambungan yang mudah rusak dan jalan menjadi bergelombang. Akibatnya, laju kendaraan menjadi tersendat dan memunculkan kemacetan. Padahal, secara global, teknologi perlintasan kereta api telah berkembang sangat maju. Jepang, Jerman, dan Belanda telah lama menggunakan berbagai material dan sistem yang dirancang khusus untuk mengatasi perbedaan karakter antara rel dan jalan.
Perlintasan tidak lagi mengandalkan aspal biasa yang mudah rusak. Perlintasan kereta api menggunakan material khusus seperti rubber crossing panel, yaitu panel karet industri yang fleksibel sehingga mampu mengikuti pergerakan rel sekaligus menahan beban kendaraan berat. Selain itu, digunakan pula precast concrete crossing, yakni panel beton pracetak dengan presisi tinggi yang dipasang sebagai satu sistem modular sehingga tidak mudah retak atau bergeser. Pada beberapa jalur perkotaan, diterapkan embedded rail system, di mana rel “ditanam” dalam material elastis sehingga permukaannya menyatu dengan jalan dan mengurangi getaran.
Material-material tersebut dirancang untuk menjawab persoalan utama perlintasan, yaitu perbedaan sifat antara rel yang kaku dan jalan yang fleksibel. Dengan teknologi ini, kendaraan dapat melintas dengan lebih lancer dan halus serta tidak berguncang jedag-jedug; sementara umur konstruksi perlintasannya juga jauh lebih lama.
Namun, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan yang tidak berhenti pada aspek teknologi saja. Permukaan perlintasan yang cepat rusak justru mencerminkan masalah yang lebih dalam, yakni pada implementasi dan tata kelola. Beban kendaraan yang tinggi, terutama dari truk dengan muatan berlebih, mempercepat kerusakan struktur perlintasan. Di sisi lain, sistem drainase yang kurang baik menyebabkan air meresap ke bawah struktur jalan dan rel, sehingga mempercepat penurunan tanah dan keretakan permukaan.
Masalah menjadi semakin kompleks karena perlintasan berada pada wilayah kewenangan yang terbelah. Rel dikelola oleh operator perkeretaapian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, sementara jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di titik perlintasan, kedua sistem ini bertemu tanpa selalu memiliki koordinasi yang solid.
Kondisi ini memperkuat apa yang sering disebut sebagai ego sektoral. Perbaikan tidak dilakukan secara terpadu, sehingga menghasilkan solusi yang parsial. Rel bisa dalam kondisi baik, tetapi jalan rusak, atau sebaliknya. Akibatnya, perlintasan tetap menjadi titik lemah dalam sistem transportasi.
Dalam konteks ini, perbandingan dengan negara maju menjadi relevan. Negara-negara seperti Jepang dan Belanda tidak hanya mengandalkan teknologi material yang lebih baik, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan yang terintegrasi. Perlintasan diperlakukan sebagai satu kesatuan sistem, bukan sebagai titik pertemuan dua kewenangan yang terpisah. Standar teknis, pengawasan, dan pemeliharaan dilakukan secara konsisten, sehingga kualitas infrastruktur dapat terjaga dalam jangka panjang.
Dengan demikian, permasalahan perlintasan di Indonesia tidak dapat disederhanakan sebagai keterbatasan teknologi. Teknologi sudah tersedia dan terbukti efektif di berbagai negara. Namun, tanpa penerapan yang konsisten, pengendalian beban kendaraan, serta koordinasi antarinstansi yang kuat, teknologi tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal.
Kesimpulan
Perlintasan kereta api di Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan antara teknologi dan realitas bukan terletak pada ketiadaan inovasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan tata kelola. Data kecelakaan yang masih tinggi memperlihatkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik dan mendesak untuk ditangani secara menyeluruh. Selama perlintasan masih dikelola secara parsial dan tidak terintegrasi, maka kerusakan akan terus berulang dan risiko kecelakaan akan tetap tinggi. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya adopsi teknologi dari luar negeri, tetapi juga reformasi dalam koordinasi, standar, dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan.
———– *** ————-
