DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi A DPRD Kota Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan menilai upaya sidak wali kota Eri Cahyadi terhadap parkir liar di KBS yang meresahkan warga adalah langkah tepat.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan bahwa tindakan Wali Kota tersebut sudah benar sebagai kepala eksekutif pemerintahan.
Dalam kasus ini, Wali Kota harus memastikan terlaksananya peraturan yang telah ada yakni Perda Parkir tepi jalan, jika ada juru parkir yang mematok tarif diatas ketentuan maka, itu pelanggaran atas norma.
“Jadi, menurut saya wajar jika Wali Kota memarahi oknum Jukir dan petugas Dishub yang ada dilokasi,” kata Arif Fathoni kepada media, Jumat (12/7).
Bahkan, lanjut Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, kemarahan Wali Kota tersebut menjadi tamparan tersendiri bagi Dishub lantaran Wali Kota menemukan sendiri praktik jukir liar saat sidak.
“Saya berharap kemarahan Wali Kota menjadi bahan instrospeksi kepada seluruh jajaran Dishub Kota Surabaya untuk berbenah dan kemarahan Wali Kota tersebut dijadikan energi untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Surabaya maupun luar Surabaya yang sedang berlibur dilokasi wisata di Surabaya,” harapnya.
Mas Toni sapaan akrabnya juga mengatakan bahwa sudah seyogyanya setiap ada temuan Wali Kota dilapangan, Inspektorat langsung melakukan pendalaman dan pemeriksaan, jika ditemukan ada pelanggaran maka sangsi harus diterapkan sesuai dengan Undang-undang.
“Ini menjadi momentum bagi Dishub Kota Surabaya untuk melakukan penertiban terhadap praktek parkir tidak resmi yang mengganggu kenyamanan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mendorong adanya upaya penertiban harus diiringi dengan upaya pembinaan terhadap jukir resmi di kota Surabaya, sehingga kita semua bisa menjaga kenyamanan dan ketertiban kota Surabaya.
“Saya juga berharap, petugas Dishub yang ditempatkan di lokasi lokasi yang dekat dengan pusat keramaian, baik itu terminal maupun lokasi wisata dilakukan pergantian secara berkala, jangan terlalu lama bertugas disatu titik, nanti akan membuat miskin inovasi dan berpotensi penyalahgunaan wewenang, paling tidak maksimal 6 bulan harus dirotasi,” pungkasnya. [dre.wwn]
