DPRD Sampang, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026 telah tersedia dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sebesar Rp15 miliar melalui biaya tidak terduga (BTT).
Kepastian itu disampaikan setelah hasil rapat finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang, Shohebus Sulton, mengatakan, anggaran Pilkades tahun 2026 sudah disediakan. Kabar gembira, anggaran Pilkades tahun 2026 sudah tersedia. Ini adalah hasil rapat finalisasi dengan TAPD beberapa waktu lalu. Senin (1/12/25)
Pernyataan itu sekaligus menjawab keresahan publik dan kelompok masyarakat yang menuntut kejelasan terkait nasib pilkades. Sebelumnya, Bupati Sampang menyampaikan bahwa Pilkades baru dapat digelar pada 2027 karena alasan perencanaan dan penyesuaian anggaran, pernyataan yang kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak.
Sulton politisi partai Gerindra, menegaskan, pelaksanaan pilkades merupakan urusan strategis dan dalam penganggaran itu tidak mengurangi anggaran pelaksanaan program strategis lainnya.
“Kabar baiknya lagi adalah kami tidak mengurangi belanja infrastruktur, jadi kemarin kalau ada yang bilang mending buat jalan saja, alhamdulillah di ruas jalan Karang Penang, Robatal ada juga di Panyeppen dan sebagainya itu tidak kita kurangi,” tambahnya.
Sulton menambahkan, DPRD sepakat program Universal Health Coverage (UHC) yang paling penting, pembangunan jalan penting, dan pilkades juga penting menjadi skala prioritas.
“Kami melihat keinginan masyarakat, semua berjalan dan tidak ada yang tertinggal, mulai dari infrastruktur, UHC, terus pilkades semuanya sama-sama berjalan tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. (lis.dre)