DPRD Kota Probolinggo, Bhirawa
Puluhan santri, alumni pondok pesantren, dan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo menggelar aksi damai di Alun-Alun Kota Probolinggo, Senin (20/10). Massa menuntut pertanggungjawaban pihak Trans7 atas tayangan “Xpose Uncensored” yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren.
Aksi ini dipimpin oleh Salamul Huda, Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo ini berlangsung tertib, dengan pengamanan langsung dari jajaran Polres Probolinggo Kota. Sejumlah tokoh agama, pejabat pemerintah daerah, dan pimpinan organisasi keagamaan turut hadir.
Dalam pernyataan sikapnya, Arbain Hasan selaku Ketua PCNU Kota Probolinggo menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu meminta pemilik Trans Media Chairul Tanjung untuk sowan dan menyampaikan permohonan maaf langsung kepada para kiai yang disebut dalam tayangan tersebut.
Massa juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi tegas terhadap Trans7 dan memperketat pengawasan isi siaran yang berpotensi menimbulkan fitnah serta keresahan publik.
Selain itu, mereka mendesak DPRD Kota Probolinggo untuk menyalurkan aspirasi ke DPR RI, agar mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI untuk memperketat pengawasan konten siaran yang berpotensi menimbulkan fitnah, kebencian, dan polarisasi sosial, serta menjatuhkan sanksi sesuai UU Penyiaran.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, dalam orasinya menegaskan bahwa lembaganya siap menyalurkan aspirasi masyarakat santri dan pesantren ke tingkat pusat.
“Kami tidak akan diam ketika kehormatan ulama dilecehkan. Media harusnya mencerdaskan bangsa, bukan sebaliknya. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan etik penyiaran,” ujarnya di hadapan massa.
Santi juga mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai Islam. “Kemarahan harus diarahkan menjadi energi perubahan, bukan kebencian. Kita tuntut tanggung jawab, tapi tetap menjunjung hukum dan moralitas,” tambahnya.
Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta aksi atas sikap damai dan komitmen menjaga ketertiban.
“Aksi ini menjadi contoh bahwa aspirasi dapat disampaikan secara santun dan beradab tanpa harus menimbulkan keresahan. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Probolinggo,” ungkapnya.
Ia juga memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan secara resmi. “Surat tuntutan akan kami kirim ke DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut formal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa laporan resmi aspirasi masyarakat akan dikirimkan ke DPR RI, disertai dokumentasi proses pengiriman sebagai bukti transparansi publik.
“Nanti akan kami sampaikan ke DPR RI, staf DPRD yang akan menyiapkan suratnya kemudian akan kita kirim ke DPR RI sebagai bukti bukti pengiriman dan soft copy suratnya akan kami sampaikan kepada koordinator,” tegasnya. (fir.dre)