DPRD Kota Malang, Bhirawa
Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4) kemarin, mengevaluasi total (Blejeti) kinerja Pemkot Malang.
Anggota dewan mendesak perbaikan menyeluruh pada sektor pendidikan, tata kelola ekonomi, hingga infrastruktur. Arif Wahyudi, juru bicara FKB menyoroti tajam tata kelola pendidikan, terutama terkait efektivitas Komite Sekolah.
Menurutnya, selama ini peran komite cenderung hanya formalitas dan belum menjadi representasi wali murid yang independen.
“Komite sekolah seharusnya menjadi benteng pengawasan, bukan sekadar stempel kebijakan kepala sekolah. Kami mendorong mekanisme pemilihan komite yang transparan agar mereka benar-benar independen,” tegas Arif.
Selain itu, PKB mendesak adanya transparansi penuh dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat diakses publik demi menghindari potensi manipulasi anggaran.
Tak hanya pendidikan, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi rapor merah.
PKB menilai lemahnya sinkronisasi menyebabkan penataan PKL jalan di tempat dan justru merugikan pelaku usaha kecil.
“Ada kecenderungan saling melempar tanggung jawab antar OPD. Ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada ekonomi kerakyatan,” lanjutnya. Pihaknya juga mengkritisi beralih fungsinya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang kini lebih banyak dipenuhi reklame ketimbang mengutamakan aspek keselamatan pejalan kaki.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Eko Herdianto menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang tidak boleh hanya sekadar angka di atas kertas.
Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk lebih serius dalam pemerataan ekonomi dan pengendalian inflasi pangan.
“Pertumbuhan tinggi tidak bermakna jika masyarakat bawah tetap terhimpit harga pangan. Struktur ekonomi kita yang bertumpu pada jasa dan pariwisata harus diimbangi dengan penguatan sektor riil,” jelas Eko.
Di sektor kesehatan, Eko mengingatkan agar lonjakan pendapatan RSUD Kota Malang tidak mengabaikan kualitas pelayanan. Ia mewanti-wanti jangan sampai beban kerja yang tinggi menurunkan standar layanan kepada pasien.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Abu Bakar menyoroti postur anggaran, di mana alokasi belanja modal dinilai belum ideal untuk percepatan infrastruktur publik.
Padahal, persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, dan ketersediaan air bersih masih menjadi keluhan utama warga.
“Infrastruktur masih menjadi PR besar. Kami mendorong peningkatan porsi belanja modal agar pembangunan fasilitas publik bisa lebih masif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Abu Bakar.
DPRD Kota Malang juga meminta Pemkot memperkuat sinergi link and match antara dunia pendidikan dan industri guna menekan angka pengangguran dari lulusan baru di Kota Malang. [mut.dre]
