DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi menyampaikan rekomendasi Komisi-komisi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (8/4), legislatif menitikberatkan pada dua poin krusial. Yakni, penguatan inovasi daerah dan pengetatan filter investasi demi kemaslahatan masyarakat.
Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, HM Sobih Asrori, Sekretaris Daerah serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.
Dalam sambutannya, Samsul Hidayat mengapresiasi sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi yang apik selama proses pembahasan LKPJ merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah atas kerja sama yang baik selama rangkaian pembahasan LKPJ ini,” tandas Lek Sul, sapaan akrabnya Samsul Hidayat.
Meski mengapresiasi kinerja Pemkab Pasuruan, lembaga legislatif memberikan catatan terhadap pola pengembangan ekonomi melalui sektor penanaman modal, baik asing maupun domestik.
DPRD menginginkan agar setiap investasi yang masuk tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, namun juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kondusivitas sosial.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menegaskan pentingnya proses filterisasi sebelum pemerintah memberikan lampu hijau bagi para investor.
Hal itu agar keberadaan perusahaan baru tidak menjadi beban sosial atau lingkungan bagi warga di masa depan.
“Pemda harus mampu memfilter investasi agar tidak memicu konflik di masyarakat atau berdampak pada kerusakan lingkungan,” jelas Sugiarto.
Pihaknya menjelaskan setiap izin yang dikeluarkan wajib memiliki landasan kajian yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitar lokasi proyek.
Selain isu investasi, sektor perencanaan pembangunan juga tak luput dari sorotan. DPRD mendorong agar setiap kebijakan publik yang dilahirkan eksekutif berbasis pada data riset yang akurat, bukan sekadar agenda seremonial.
Juru bicara Komisi I, H. Sugiyanto menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
“Bapperida harus mampu menghasilkan kajian strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan. Tantangan ke depan menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dan tidak terjebak pada rutinitas,” papar Sugiyanto.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori, memberikan respons positif.
Ia menilai catatan strategis dari para wakil rakyat merupakan masukan berharga agar arah pembangunan ke depan lebih tepat sasaran.
“Rekomendasi ini sangat penting agar pembangunan ke depan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Gus Shobih, sapaan akrabnya. [hil.dre]
