Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat saat di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.n hilmi husain/bhirawa
DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa
Polemik tata kelola dan kepemilikan PT Persekabpas Laskar Sakera mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Pasuruan. Lembaga legislatif daerah itu menyatakan siap memfasilitasi pertemuan seluruh pihak guna memastikan masa depan klub kebanggaan masyarakat Pasuruan tetap terjaga dan dikelola secara profesional.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengatakan aspirasi suporter Sakeramania menjadi perhatian utama. Dalam dua musim terakhir, Persekabpas dinilai belum mampu ‘naik kelas’ atau tampil lebih kompetitif sebagaimana harapan publik dan selaras dengan visi Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo.
“Dari pertemuan tadi kita simpulkan, ada beberapa persoalan yang disampaikan, baik internal Persekabpas maupun hubungannya dengan pemerintah daerah,” ujar Lek Sul, sapaan akrabnya, Kamis (12/2).
Menurut Lek Sul, DPRD mengambil posisi sebagai fasilitator dengan mempertemukan unsur pemerintah daerah, manajemen klub, pemegang saham PT, perwakilan suporter serta tokoh sepak bola lokal.
Ia menjelaskan, saat ini Persekabpas telah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai syarat mengikuti kompetisi resmi seperti Liga 3. Dalam struktur tersebut, kepemilikan saham menjadi dasar legalitas pengelolaan klub.
“Disampaikan bahwa pemegang saham hanya dua orang, dengan total 500 lembar saham, yakni Pak Udik dan Mas Gawung,” papae Lek Sul.
Ia menegaskan, secara regulasi, kepemilikan klub ditentukan oleh pemegang saham. Keterlibatan dalam kepengurusan tanpa kepemilikan saham tidak dapat dikategorikan sebagai pemilik secara hukum.
Meski demikian, DPRD menekankan bahwa forum yang akan difasilitasi bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan merumuskan solusi bersama.
“Kita nanti itu tidak mencari siapa yang salah. Yang terpenting bagaimana ke depan Persekabpas bisa lebih baik lagi. Semua pihak harus menurunkan ego demi kepentingan klub,” papar Lek Sul.
DPRD berharap lahir kesepahaman baru terkait tata kelola, kepemilikan, dan arah pembinaan. Sehingga, Persekabpas mampu berkembang lebih profesional dan bersaing di level lebih tinggi.
Diketahui, nasib Persekabpas tengah menjadi sorotan suporter setia, Sakeramania. Mereka mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan untuk meminta kejelasan masa depan Laskar Sakera.
Ketua Sakeramania, Rosul, menyatakan kekhawatirannya terkait polemik kepemilikan saham dan beban finansial klub. Meski mengapresiasi langkah Udik Djanuantoro selaku Ketua Askab PSSI dan Gaung Andaka sebagai Manajer Persekabpas, ia menilai kondisi saat ini belum memenuhi ekspektasi suporter.
“Kita datang bukan untuk menyalahkan siapa pun. Fokus utama kami menjaga Persekabpas agar tidak keluar dari Pasuruan dan tidak berganti nama. Kita perlu duduk bersama untuk menyelamatkan tim ini,” kata Rosul.
Ia juga berharap pengelolaan klub ke depan tidak terus dibayangi utang tahunan.
“Tanpa utang pun, mencari sosok yang ikhlas berjuang untuk tim ini sudah sangat sulit,” paparnya.
Menanggapi polemik tersebut, Manajer Persekabpas, Gaung Andaka membeberkan pembentukan PT Persekabpas merupakan syarat mutlak regulasi PSSI untuk berlaga di Liga Nusantara (Liga 3) musim 2024/2025.
Menurutnya, tanpa berbadan hukum PT, klub terancam sanksi denda hingga Rp 500 juta dan degradasi otomatis ke Liga 4. Gaung mengaku sempat kesulitan mencari manajer saat itu.
“Dan hampir 80 persen anggota dewan ditawari, tidak ada yang bersedia. Pengusaha lewat Apindo hingga Kadin juga tidak ada yang siap. Akhirnya saya menerima amanah ini agar perjuangan manajer sebelumnya tidak sia-sia,” kata Gaung Andaka.
Terkait kepemilikan saham, ia menegaskan komitmennya untuk tidak menjual Persekabpas kepada pihak luar. Saat ini, modal dasar terbagi dalam 500 lembar saham dengan nilai Rp 1 juta per lembar.
“Sampai kapan pun Persekabpas tidak akan dijual. Kalau ada investor masuk, maksimal 49 persen. Mayoritas tetap harus dikuasai PSSI (Askab) demi menjaga nama dan domisili,” imbuh Gaung Andaka.
Gaung juga membantah anggapan bahwa manajemen menutup diri dari kepala daerah. Ia menyebut pihaknya justru memohon kesempatan untuk duduk bersama Bupati Pasuruan untuk membahas masa depan klub. [hil.dre]