Gresik, Bhirawa
Bimbingan teknis (Bimtek), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) fungsional analis kebijakan. Yang dilakukan oleh pemkab, dewan sambut harus ada kebijakan yang dibuat harus efisien.
Yang berkualitas dan cepat diputuskan, sesuai dengan dinamika yang ada juga hukum serta sosial di masyarakat.
Menurut Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir mengatakan, kegiatan Bintek yang dilakukan pemkab ke pada ASN yang ikut. Merupakan modal dasar dalam penguatan SDM, mereka di bekali banyak pengetahuan. Untuk itu, penerapanya harus cepat dan tepat sesuai kondisi.
“Setelah bintek ini, ASN dalam mengambil kebijakan yang dibuat harus efisien, berkualitas. Dan cepat diputuskan, mengingat dinamika hukum dan sosial di masyarakat yang terus berkembang.
Dan ingin membudayakan perumusan kebijakan agar tidak asal-asalan, tetap sesuai aturan. Kecepatan itu penting, tapi kualitas dan ketepatan harus diutamakan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Wachil Miftahul Rahman mengatakan, bahwa sebagai konsep awal agar proses pembentukan produk hukum berjalan cepat dan terstruktur.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus di bekalai policy brief (penyusunan konsepsi atau penjelasan rancangan peraturan bupati atau keputusan bupati).
“Adanya sulan dari OPD, mulai Perbup, Keputusan Bupati, atau SE harus melalui rumusan kebijakan yang jelas. Hasilnya nanti tidak boleh menyimpang dari aturan yang lebih tinggi, dan berharap bintek ini bisa di mengerti dalam prosesnya nanti untuk menentukan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Mohammad Rum Pramudya mengatakan, bahwa adanya bimtek ini. Berharap kualitas produk hukum yang dihasilkan semakin baik, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang berpihak pada kepentingan publik, dan tidak menimbulkan konflik dengan regulasi lainnya.
“Pastinya kualitas kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, semakin baik kualitas kebijakannya. Policy brief ini, akan menjadi dasar bagi pejabat dalam mengambil keputusan. Mulai bulan September atau bulan Oktober, mewajibkan setiap rancangan Perbup atau SE. Dikirim ke bagian hukum, dilampiri policy brief berisi analisis dan alasan kebijakan,” imbuhnya. [kim.dre]