Gresik, Bhirawa
Kasus dugaan keracunan massal akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjadi sorotan publik. Data nasional mencatat, sedikitnya 4.711 orang, diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG yang disalurkan di berbagai wilayah Indonesia.
Secara rinci, wilayah I (Pulau Sumatra) mencatat sekitar 1.281 kasus. Wilayah II (Pulau Jawa) menjadi yang tertinggi dengan 2.606 kasus dari 27 temuan dugaan keracunan.
Sementara itu, wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua) melaporkan 11 dugaan kasus dengan total 824 peserta didik terdampak.
Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI Lia Istifhama menegaskan pentingnya langkah cepat melalui pembentukan tim investigasi khusus.
Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama mengatakan, bahwa pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur penyedia MBG. Kualitas gizi harus berjalan seiring dengan standar keamanan pangan, agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.
“Investigasi ini berkait dengan kasus dugaan keracunan MBG, saya sebut dugaan karena belum tentu semua kasus benar-benar keracunan. Karena itu, tim investigasi diperlukan baik untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan. Maupun untuk mengevaluasi menu makanan dan dapur penyedia MBG,” ujar Ning Lia pangilan akrabnya.
Selain aspek kesehatan, penting juga untuk pemerataan peran UMKM dalam penyediaan menu MBG. Keterlibatan UMKM lokal, bukan hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperluas kesempatan usaha di daerah.
“UMKM harus dilibatkan lebih luas, pemerataan ini bukan hanya soal bisnis. Tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa MBG aman, sehat, dan bermanfaat,” tegasnya.
Selama ini penyediaan MBG, masih terfokus pada satu dapur dengan jumlah pesanan besar. Padahal kebutuhan dapur sangat tinggi dan tersebar di banyak titik, berharap jumlah dapur MBG bisa diperbanyak. Idealnya, setiap sekolah bisa memanfaatkan UMKM sekitar agar distribusi lebih merata.
Ditambahkan Dr Lia Istifhama, bahwa terkait kasus dugaan keracunan MBG. Harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas pangan, sistem distribusi hingga strategi pemberdayaan UMKM daerah.
Pemerintah bersama BGN, dan pemangku kepentingan lain diharapkan segera menghadirkan solusi agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan. Dengan meningkatkan gizi, dan kesehatan generasi muda Indonesia. [kim.dre]