Kota Batu, Bhirawa.
Sebanyak 16 delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) se-Jawa Timur berkumpul di Kota Batu. Mereka menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VIII HPI Jatim yang dilaksanakan di Hall Batusuki Hotel, Jl Bukit Berbunga. Dan salah satu masalah yang dibahas adalah penertiban keberadaan pramuwisata ilegal yang banyak bermunculan di titik- titik tempat wisata di Jawa Timur.
Ketua DPD HPI Jatim, Sujay Asmed mengatakan, sejak kepemimpinan pada 2019 lalu, hanya berjalan efektif selama 3 tahun. Pasalnya, usai pelantikan Pengurus DPD HPI Jatim, Pandemi Covid-19 melanda dan menyebabkan lumpuhnya pariwisata.Selain itu, jumlah DPC HPI yang ada baru berjumlah 9 DPC.
“Alhamdulillah, saat ini sudah ada 16 DPC se-Jatim. Kedepannya Insyaallah segera hadir DPC baru dari Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto ,Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan,” ungkap Bang Jay, sapaan akrab Sujay Asmed, Selasa (7/1).
Selain utusan DPC HPI se-Jatim, katanya, Musda saat ini juga diikuti peserta dari non delegasi. Dalam acara pembukaan pada Senin (6/1) malam, juga turut hadir Ketua DPP HPI, Imam Widodo, Kabid Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf Disbudpar Jatim Hariyanto SSos MM, dan Kabid Ekraf Disparta Batu Suhartini Ningsih.
Bang Jay menjelaskan bahwa pihaknya selalu bersama pemerintah berupaya untuk terus mengembangkan SDM Pariwisata. Hal ini dilakukan dengan menggelar kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.
Ia mengakui dalam kepengurusan dalam kurun waktu 5 tahun ini, diakui masih banyak yang perlu dibenahi. Pihaknya juga sering bersuara kepada Disbudpar terkait maraknya guide atau pramuwisata ilegal yang beroperasi di Jatim.
Keberadaan pramuwisata ilegal ini menjadi pembahasan hangat dalam musda kali ini.”Dan Insya Allah tahun depan kita sudah mulai melakukan penertiban terhadap keberadaan guide-guide ilegal yang beroperasi di Jatim,” jelas Bang Jay..
Sementara, Kabid Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf Disbudpar Jatim, Hariyanto SSos MM membacakan sambutan Kepala Disbudpar Propinsi Jatim, Evy Afianasari mengatakan, HPI adalah ujung tombak dan garda terdepan pariwisata. Sehingga apapun informasi yang disampaikan oleh pramuwisata akan diserap oleh tamunya.
“Untuk itu ramuwisata di Jatim harus tetap kompak, dan semoga Musda ini dapat berjalan lancar dan kondusif,” ujar Hariyanto.
Selama ini Disbudpar Provinsi Jatim selalu berkolaborasi dengan HPI Jatim untuk membuat program dan kegiatan yang berorientasi pada anggotanya. Salah satunya adalah pengawasan terhadap pramuwisata ilegal. Disbudpar juga bekerja sama dalam hal upaya peningkatan status lisensi pramuwisata,
“Dinas Pariwisata juga akan melakukan pelatihan sertifikasi kompetensi pemandu wisata untuk membuktikan dan menguji kemampuan Pramuwisata tersebut,” tambahnya.
Diharalkan, HPI bisa terus memberikan ide kreatif dan program kerja inovatif dan membawa manfaat serta keberkahan bagi pariwisata Jawa Timur. Dapat mendukung performa kinerja dari Disbudpar Provinsi Jatim dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif.
Ditamnahkan Ketua DPP HPI, Imam Widodo bahwa agenda musda tidak hanya momen untuk memilih ketua dan mengevaluasi program kerja pengurus. Tetapi juga merencanakan program-program yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan. Dengan mengadopsi keinginan dari semua DPC yang ada.
“Program-program tersebut dapat diselaraskan dengan program-program DPP yang sudah disahkan dalam munas,” ujarnya.
Adapun berkaitan dengan kapasitas pada seorang pramuwisata harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu DPP HPI sempat mengusulkan untuk diadakannya training of trainer (TOT) di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berupaya untuk ikut menyusun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) yang bertujuan agar setiap daerah bisa mengeluarkan Perda Inisiatif Pariwisata.
“Selama ini baru 6 Propinsi yang bisa membuat Perda tersebut karena sulitnya “cantolan hukum” diatasnya,” tandas Imam.(nas.ca]
