Surabaya, Bhirawa
Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa (unras) dengan tujuan utama di depan Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan, Surabaya, Senin (26/8). Aksi para sopir truk ini terkait surat kesepakatan tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 29 September 2022.
Surat kesepakatan itu berisi terkait standardisasi tarif atau ongkos logistik, subsidi biaya pemotongan atau normalisasi, jaminan muatan pasca normalisasi, kesetaraan hukum yang sama bagi sopir. Kemudian terkait mafia SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan terkait dengan mafia ODOL (Over Dimension Over Loading).
Dikonfirmasi Bhirawa terkait lima tuntutan yang menjadi aspirasi massa aksi unras, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono mengaku hal itu kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.
“Semua yang dituntut kewenangan Kemenhub Pusat,” kata Nyono dalam pesan singkat di WhatsApp, Senin (26/8).
Namun demikian , terkait tuntutan dari para sopir truk, Nyono memastikan akan memfasilitasi hal tersebut. Hal itu, dijelaskannya, sama seperti dua tahun lalu yang sudah difasilitasi melalui surat Gubernur Jatim kepada Menteri Perhubungan (Menhub).
“Sama seperti dua tahun yang lalu, sudah kita fasilitasi lewat surat Ibu Gubernur Khofifah ke Pak Menhub,” pungkasnya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa oleh massa yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur ini mendapat pengawalan ketat dari Polrestabes Surabaya. Sebanyak 1.226 personel Polrestabes Surabaya ditempatkan dibeberapa titik untuk mengamankan jalannya aksi unras tersebut.
Sementara aksi unjuk rasa para sopir truk kemarin berjalan kondusif karena koordinasi antara pengunjuk rasa dengan kepolisian.
Polrestabes Surabaya mengamankan jalannya aksi unjuk rasa dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (26/8). Sebanyak 1.226 personel disiapkan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi unjuk rasa berlangsung.
“Jumlah total personel yang kami kerahkan yakni 1.226 personel. Dan disebar di titik-titik yang menjadi lewatan massa,” kata Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi, Senin (26/8).
Kepada Bhirawa, Haryoko menjelaskan, 1.226 personel ini disebar dibeberapa titik. Yaitu di Bundaran Cito 171 personel, kemudian di Kantor Dishub Jatim 317 personel. Dan Kantor BPTP Jatim sebanyak 192 personel.
“Personel terbanyak kami tempatkan di titij tujuan, yakni Kantor Gubernur Jatim. Sebanyak 696 personel kami siagakan di Kantor Gubernur,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya, AKP Satriyono menambahkan, sebanyak 47 personel Satlantas Polrestabes Surabaya mengawal jalannya aksi unras ini. Personel ini ditempatkan di sepanjang jalur yang dilewati massa aksi unras.
“Personel Satlantas mengawal sepanjang jalur yang dilalui para massa aksi. Yaitu di Jalan A Yani Frontage, Jalan Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Blauran, Jalan Bubutan dan terkahir di Jalan Pahlawan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam surat pemberitahuan aksi unjuk rasa massa yang menamakan Gerakan Sopir Jawa Timur ini tujuannya di Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan, Surabaya. Dengan jumlah pserta yang terlibat sekitar 500 orang. Dan membawa 3 mobil komando, 100 truk, 25 unit mobil kecil dan 50 unit motor.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut peserta akan menyampaikan pendapat di muka umum terkait surat kesepakatan tanggal 11 Maret 2022 dan 29 September 2022. Yaitu tentang standardisasi tarif atau ongkos logistik, subsidi biaya pemotongan atau normalisasi.
Selain itu, jaminan muatan pasca normalisasi, kesetaraan hukum yang sama bagi sopir. Kemudian mafia SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan terkait dengan mafia ODOL (Over Dimension Over Loading). [bed]
