Pemprov, Bhirawa
Dinas Sosial (Dinsos) Jatim bersama Komisi E DPRD Jatim melakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta usulan kebutuhan anggaran Dinsos Jatim di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (UPT PPSAB) Sidoarjo, Jumat (17/10).
Kegiatan tersebut juga dilanjutkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Jatim lainnya secara bergantian di hari dan lokasi yang sama. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya merumuskan strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial, dan penguatan layanan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Kepala Dinsos Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, MM, menjelaskan bahwa arah kebijakan Dinsos Jatim dalam tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada penguatan program serta sinergi lintas sektor.
“Komitmen kami mempercepat pengentasan kemiskinan dengan pendekatan lintas sektoral dan spasial terpadu. Fokus kami adalah memperkuat peran perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan kelompok rentan seperti difabel dan lansia,” ujarnya.
Melalui pembahasan ini, Dinsos Jatim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif. Hal ini berpedoman pada misi Jatim Sejahtera yang menjadi salah satu inisiatif unggulan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, baik di desa maupun di perkotaan.
Lebih lanjut, Novi menambahkan bahwa pembangunan sosial harus ditopang oleh sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dinsos Jatim tidak hanya fokus pada bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan.
“Kami berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Lewat strategi yang mencakup peningkatan kualitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kemandirian masyarakat miskin di berbagai wilayah Jawa Timur.
Dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Dinsos Jatim berupaya memastikan setiap intervensi sosial dapat tepat sasaran, terutama bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Menanggapi pembahasan tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Biswarno, mengungkapkan dukungannya terhadap upaya Dinsos Jatim dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di Jawa Timur.
“Komisi E mendorong agar program Dinsos Jatim tidak hanya menyentuh aspek bantuan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat. Kami siap bersinergi untuk memastikan anggaran 2026 benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan kelompok rentan,” pungkasnya. [rac.gat]