Jombang, Bhirawa.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memberikan ganti rugi kepada peternak yang induk sapinya mati akibat terserang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani didampingi Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Ama Siswanto usai hearing dengan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Rabu (05/02).
“Kita mendorong ada ganti rugi sapi induk yang mati,” kata Anas Burhani.
“Diganti 10 Juta, tapi berupa pedhet (sapi anakan). APBD jika mampu,” timpal Ama Siswanto.
Anas Burhani menambahkan, pada hearing kali ini, pihaknya ingin mengetahui langkah-langkah dinas terkait dalam menangani kasus PMK di Kabupaten Jombang.
“Dan alhamdulillah sudah tertangani. Kemarin tahap pertama sudah 7.050 (dosis) vaksin sudah dilakukan vaksinasi,” kata Anas Burhani.
Dia mengungkapkan, pihaknya juga mendorong agar pada Lebaran tahun ini, sudah tidak ada lagi kasus PMK di Jombang.
“Karena mendekati hari raya konsumsi masyarakat (terhadap daging sapi) tinggi,” tandas Anas Burhani.
Ama Siswanto menambahkan, pihaknya juga mendorong agar sapi yang telah terpapar PMK kemudian dijual, harganya tidak terlalu jatuh.
“Karena jagalan itu kan di bawahnya dinas, termasuk bernaung kepada dinas, sehingga petani yang jual sapi yang terpapar itu harganya tidak terlalu jatuh,” tandas Ama Siswanto.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh menjelaskan, pihaknya telah menjelaskan terkait penanganan PMK kepada pihak dewan.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan KLB PMK, dan begitu pula dengan Kabupaten Jombang, karena sudah memenuhi syarat untuk KLB PMK.
Namun demikian, dia mengatakan, setelah dilakukan vaksinasi beberapa waktu yang lalu, kasus PMK di Jombang sudah ada pergerakan melandai.
Terlebih lagi sambung dia, dalam waktu dekat juga akan datang vaksin dari Pemprov Jatim untuk Jombang sebanyak 20.000 dosis.
Sementara untuk perkembangan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan PMK di Jombang, saat ini ‘bola’ berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang.
“Kita sudah ajukan semuanya. Kalkulasi, RAB dan sebagainya, persyaratan sudah siap semuanya. Kita butuh percepatan sebenarnya,” ujar dia.
“Karena ini bencana. Kebencanaan kan BPBD. Ini bencana non alam,” pungkas Mochamad Saleh.
Sekadar diketahui, berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga Selasa (04/02), kasus PMK di Kabupaten Jombang mencapai 1404 kasus. Dari angka itu, 93 dinyatakan mati. Kemudian potong paksa sebanyak 131, dan sembuh sebanyak 881, serta yang masih sakit sebanyak 299. [rif.dre]
