DPRD Jatim, Bhirawa
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, angkat bicara terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Politikus PDI Perjuangan ini dengan tegas menyatakan menolak rencana tersebut, sejalan dengan sikap resmi partainya.
Deni menilai, pemilihan gubernur serta Bupati/Wali Kota melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam demokrasi. Menurutnya, Indonesia telah melalui proses panjang reformasi untuk mewujudkan demokrasi langsung, sehingga tidak semestinya kembali ke sistem lama.
“Ini kemunduran demokrasi. Kita sudah maju ke depan, masa harus mundur kembali dengan dasar argumentasi yang menurut saya sampai hari ini belum jelas,” ujar Deni Wicaksono, Kamis (1/1).
Sekretaris DPD PDIP Jatim itu mempertanyakan alasan utama munculnya wacana pilkada tidak langsung, yang kerap dikaitkan dengan mahalnya biaya politik. Menurutnya, biaya tinggi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem demokrasi.
“Kalau alasannya pilkada berbiaya mahal, apakah kemudian solusinya sistemnya diubah? Kan tidak begitu. Yang harus diperbaiki itu mekanismenya, penyelenggaranya, teknisnya, dan aturannya,” tegasnya.
Deni juga menyoroti persoalan representasi suara rakyat. Meski DPRD merupakan wakil rakyat, ia menilai keterwakilan tersebut tidak bisa sepenuhnya menggantikan hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.
“Ketika aspirasi puluhan ribu rakyat diwakilkan hanya kepada satu orang untuk memilih kepala daerah, saya rasa itu kurang pas. Saya sendiri memperoleh 91 ribu suara. Apakah 91 ribu orang itu semuanya sepakat memilih satu orang yang sama? Saya tidak bisa menjamin,” tandasnya.
Meski demikian, Deni menegaskan PDIP tetap menghormati dinamika politik yang berkembang. Ia mengakui, saat ini terdapat sejumlah partai politik yang secara terbuka mendukung wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung.
“Ini dinamika politik. Setiap partai punya pandangan masing-masing. Tapi PDI Perjuangan memandang bahwa demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah oleh rakyat, adalah amanat reformasi yang harus dijaga,” ujarnya.
Deni juga menyatakan PDIP siap menerima apa pun hasil akhir dari proses politik tersebut, termasuk jika kalah dalam pengambilan keputusan. Namun, ia menegaskan sikap partainya sudah disampaikan secara terbuka dan konsisten.
“Biarkan rakyat mencatat bahwa PDI Perjuangan punya sikap tegas. Kalau nanti melalui musyawarah atau voting kami kalah, kami tetap akan mengakui undang-undang yang berlaku. Tapi sikap kami jelas, pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya. [geh.gat]