Kedua Paslon Bupati Malang saat ikuti tahapan debat publik, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang. (cahyono/Bhirawa).
Kab Malang, Bhirawa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sudah melaksanakan tahapan debat publik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang tahap pertama, pada 25 Oktober 2024, di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, kabupaten setempat.
Sedangkan dalam debat publik tersebut, selain diikuti dua Paslon Nomor Urut 1 HM Sanusi-Hj Lathifah Shohib (Salaf) dan Paslon Nomor Urut 2 H Gunawan HS-H Umar Usman (Gus), juga dihadiri tim sukses (timses) kedua Paslon. Sedangkan dalam debat publik itu, kedua Paslon tidak hanya adu visi misi saja, namun juga adu kritik. Sebab, kedua Paslon merupakan pejabat publik dan mantan pejabat publik. Seperti Paslon Salaf, Sanusi merupakan masih menjabat Bupati Malang dan Lathifah mantan Anggota DPR RI, dan Gunawan juga mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Umar merupakan seorang dokter menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.
Meski, adu debat program kerja di warnai dengan ramainya para pendukung kedua Paslon, namun suasana dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang tetap kondusif, karena memang saling mengenal. Dan salah satu dalam debat tersebut, disinggung soal pendidikan, terutama gaji honorer guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekolah gratis, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau siswa disabilitas, yang menjadi bahasan tentang perizinan sekolah tersebut.
Sehingga dengan pertanyaan yang disampaikan Paslon Gus Nomor Urut 2, maka Paslon Salaf Nomor Urut 1 HM Sanusi-Hj Lathifah Shohib), dengan tenang membeberkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Malang, bahkan disampaikan jika selama dirinya menjabat menjadi Bupati Malang, gaji honorer guru naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan. Sehingga dirinya akan terus memperhatikan guru honorer, karena mereka sudah mengabdi kepada negara, dan juga tanpa melihat gaji yang diterimanya.
“Namun, tetap semangat dalam memberikan ilmu kepada anak didiknya, sehingga mereka berhasil menjadi kiai, pejabat negara, TNI/Polri, dokter, guru, dosen hingga pengusaha sukses,” papar Cabup Malang HM Sanusi, Jumat (25/10), saat debat publik Paslon Bupati Malang.
Selain itu, dia juga menjawab terkait pertanyaan yang menyinggung adanya pungutan biaya sekolah, bahwa selama ini sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Malang tidak dipungut biaya sekolah, jika ada sekolah yang memungut biaya sekolah kepada siswa, segera melaporkan ke saya selaku Bupati Malang, dan pasti akan saya berikan sanksi. Sedangkan sekolah di Kabupaten Malang ini, SD-SMP kewenangannya Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kueuruhan (SMK) kewenangannya Dindik Provinsi Jatim.
Selanjutnya, Sanusi menjawab pertanyaan SLB yang belum diberikan izin, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah mengeluarkan izin pendirian SLB, dan ada 13 SLB yang tersebar di 13 di kecamatan semua sudah berizin, yakni SLB Negeri dan 12 SLB Swasta. Sehingga ada SLB yang belum memiliki izin, tentunya tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), karena salah satu syarat mengajukan izin.
“Jadi pendidikan di Kabupaten Malang ini terus ada peningkatan kualitas, baik kepada siswa maupun tenaga pendidik,” tegasnya. (cyn.hel).
