Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menargetkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada bulan Oktober 2025. Saat ini di Kota Marmer tercatat sebanyak 29 dapur SPPG yang beroperasi dan semuanya belum mengantongi SLHS.
“Untuk SLHS sekarang SPPG sedang menuju ke sana. Target bulan Oktober 2025 semua SPPG di Tulungagung sudah SLHS,” ujar Bupati Gatut Sunu saat sidak di SPPG Dapur Aquatic Kelurahan Kutoanyar, Tulungagung, Senin (29/9).
Menurut dia, target pemenuhan SLHS bagi 29 SLHS itu sesuai arahan dari Deputi Kerjasama dan Promosi Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo , yang berkunjung ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Minggu (28/9) lalu. “Jadi secepatnya semua SPPG sudah SLHS,” terangnya.
Bupati Gatut Sunu juga menandaskan jumlah SPPG di Tulungagung juga akan terus bertambah. Jika disesuaikan dengan jumlah kebutuhan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG), maka diperlukan sebanyak 80 SPPG. “Dan kami targetkan untuk pemenuhan 80 SPPG itu sampai akhir tahun 2025 ini. Jumlah 80 SPPG itu sudah ideal,” paparnya.
Dalam kunjungan mendadak di SPPG Dapur Aquatic, mantan Wabup Tulungagung ini, sempat meninjau proses pemasakan di dapur dan pengemasan MBG. Bahkan ia sempat mencicipi tahu goreng dan ayam goreng yang menjadi menu MBG pagi itu.
“Enak dan layak untuk makan bergizi,” timpalnya usai mencicipi menu MBG yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di sekitar SPPG dapur Aquatic tersebut.
Ia menyebut SPPG Dapur Aquatic sudah layak dalam pemenuhan MBG. Tidak hanya menu yang disajikan tetapi juga proses dari bahan baku sampai pemasakan yang sudah sesuai standar. “Kami yakin kalau semua seperti ini, keluhan yang ada di publik seluruh Indonesia tidak akan terjadi di Tulungagung,” ucapnya.
Bupati Gatut Sunu berjanji akan terus melakukan monitoring terhadap SPPG yang beroperasi di Tulungagung. “Kami berharap dapur MBG semuanya bekerja sesuai aturan secara profesional. Tidak hanya cari untung tetapi pekerjaannya benar sesuai standar BGN,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan, Bupati Gatut Sunu menyatakan sampai saat ini belum ada sekolah di Tulungagung yang menolak program MBG. “Laporan ke Bupati tidak ada. Artinya, mereka semua bisa menerima. Saya yakin yang berhak menerima akan menerima,” katanya.
Sementara itu, terkait penutupan SPPG Dapur Panen Resto Kelurahan Kepatihan, Sekretaris Satgas Percepatan MBG Tulungagung, Agus Suswantoro, mengungkapkan karena permasalahan internal. Ada miskomunikasi yang menyebabkan dua staf di SPPG tersebut mengundurkan diri. Yakni akuntan dan ahli gizi. “Tetapi nanti kalau sudah terisi kembali akan beroperasi lagi SPPG-nya. Sementara ini masih berhenti sementara,” ucapnya. [wed.wwn]