Pasuruan, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, terus berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Langkah itu diambil untuk menutup celah perlindungan kesehatan yang sempat melemah akibat penurunan kuota dari pemerintah pusat dalam empat tahun terakhir.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyampaikan usulan strategis tersebut langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (5/3) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Mas Rusdi sapaan akrabnya didampingi oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan, KH Imron Mutamakkin.
Berdasarkan data Pemkab Pasuruan menunjukkan adanya tren penurunan kuota PBI-JK secara berturut-turut.
Pada tahun 2021, kuota yang diterima tercatat sebanyak 604.460 jiwa, namun jumlah tersebut menyusut menjadi 549.243 jiwa pada 2024.
Penurunan sebanyak lebih dari 55.000 jiwa ini dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan, di mana jumlah masyarakat rentan di Pasuruan masih mencapai satu juta jiwa lebih.
“Atas kondisi inilah sangat mengkhawatirkan. Karena rasio cakupan PBI-JK terhadap masyarakat rentan sempat menyentuh titik terendah 54,62 persen pada 2024. Artinya, hampir separuh warga rentan berisiko tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali,” tandas Mas Rusdi, Senin (9/3).
Mas Rusdi menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan saat ini telah dioptimalkan untuk penguatan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Akibatnya, kemampuan fiskal daerah untuk menutup kesenjangan jaminan kesehatan secara mandiri sangat terbatas.
Intervensi dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PBI-JK dipandang sebagai instrumen penyeimbang utama.
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Pasuruan kini memperkuat integrasi data melalui pusat komando (command center).
“Kami melakukan sinkronisasi data agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Command center menjadi rujukan kami untuk memvalidasi status sosial ekonomi warga,” tegas Mas Rusdi.
Merespons hal tersebut, Menteri Sosial, H Saifullah Yusuf menekankan kunci utama efektivitas bantuan sosial adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Ipul, ia mengakui bahwa dinamika kondisi ekonomi masyarakat sering kali tidak terpotret secara cepat di tingkat pusat karena kendala administratif di daerah.
“Dan problem utama kita selama ini adalah data yang tidak masuk atau terlambat diperbarui. Padahal, kondisi sosial masyarakat sangat dinamis,” kata Gus Ipul
Kemensos memproyeksikan angka masyarakat rentan di Kabupaten Pasuruan akan berada di kisaran 818.000 hingga 825.000 jiwa pada periode 2025-2026.
Bila usulan penambahan kuota PBI-JK disetujui, Kabupaten Pasuruan berpotensi mencapai perlindungan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) secara penuh.
Dukungan pusat diharapkan dapat segera terealisasi untuk memitigasi krisis kesehatan yang berpotensi memperdalam angka kemiskinan di daerah. [hil.gat]
