Pemkab Mojokerto, Bhirawa
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah besar dan menjadi indikator utama kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Untuk itu peran pengelola keuangan sangat penting dalam perjalanan roda Pemerintahan. Pengelola keuangan bukan sekedar kewaiiban dan pekerjaan tapi amanah besar yang menentukan kualitas layanan Pemerintah kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barra saat membuka Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025, di Grand Whiz hotel Trawas Senin (24/11/2025) sore.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Timur Ruli Ario Wibowo, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta seluruh pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Lebih lanjut Barra menambahkan, peran pengelola keuangan sangat penting dalam perjalanan roda pemerintahan. Setiap kegiatan pada akhirnya bermuara pada tujuan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan bukan sekadar kewajiban dan pekerjaan, tetapi amanah besar yang menentukan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Setiap angka dan dokumen memiliki dampak langsung terhadap pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” tegasnya.
Selain itu Bupati juga menyampaikan, kegiatan pembinaan ini menjadi ruang belajar produktif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang di era modern.
Bupati Albarraa juga menyinggung laporan keuangan Sekretariat Daerah menjadi bagian penting dalam keberhasilan Kabupaten Mojokerto mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali berturut-turut, dan berharap komitmen tersebut terus dipertahankan.
Selain itu, Bupati meminta agar temuan bersifat administratif pada pelaksanaan APBD Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dijadikan perhatian dan pembelajaran bersama.
“Temuan tersebut bukan semata catatan korektif, tetapi pengingat agar kita terus meningkatkan ketertiban, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,” ujarnya.
Menurut Bupati, kompleksitas kinerja Sekretariat Daerah turut menunjang keberhasilan capaian program pembangunan daerah dan mendukung visi-misi pembangunan lima tahun ke depan.
Karena itu, ketelitian dan kecermatan harus menjadi prioritas, mengingat kerja keuangan adalah kerja detail.
“Kita tidak boleh bekerja hanya karena rutinitas, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan berhubungan langsung dengan kepercayaan publik,” imbuhnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Ia mendorong seluruh bagian di Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab serta menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pada ruang lingkup kerja Bupati dan Wakil Bupati yang juga berada dalam Sekretariat Daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Albarraa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan yang terus bekerja di tengah padatnya aktivitas pemerintahan, seraya menegaskan komitmen Pemkab Mojokerto untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas publik.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal terpenting bagi pemerintah. Mari bekerja lebih disiplin, lebih teliti, dan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya. (min.dre)