Surabaya, Bhirawa
Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) menjelaskan, jika pihaknya meminta komitmen dan dukungan kepada DPR RI Komisi VIII bagi tiap Kabupaten/Kota diwilayah Jatim dalam penanggulangan bencana.
Hal ini disampaikan Gatot dalam acara Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dilakukan di Kantor Sekertariat Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (22/4) Sore.
“Dalam hal penanganan bencana sebenarnya kami sudah jalan. Dukungan yang kami berikan ditiap kabupaten/kota saat ini ada permakanan, lalu seperti sekarang untuk kekeringan ini dropping air bersih, bantuan jerigen maupun tandon air,” urai Gatot.
Artinya, sambung Gatot, Pemerintah Provinsi Jatim saat ini sudah perperan aktif dalam penanganan bencana ditengah cuaca ekstrem yang sampai saat ini melanda kawasan Jatim.
Dalam acara tersebut, Gatot mengatakan jika pihaknya juga meminta Komisi VIII DPR RI agar mampu mensuport kegiatan BPBD Jatim yang diantaranya, normalisasi Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta, normalisasi Ulur Semeru.
“Kita tahu, Alur Semeru ini setiap saat selalu ada erupsi yang menyebabkan material yang dari Gunung itu turun yang dampaknya menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Itulah yang kami minta pada Komisi VIII agar bisa mensuport normalisasi yang dilakukan oleh Kementrian PU,” cetus dia.
Terkait kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda wilayah Jatim, ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Jatim. Diantaranya adalah potensi kekeringan yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih dan kebakaran hutan dan lahan.
“Kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api. BNPB juga mendukung apabila dibutuhkan helikopter water bombing untuk penanganan kebakaran hutan tersebut. Untuk penanganan kebakaran kami sudah melakukan beberapa kali dan itu menyelesaikan masalah dilapangan,” cetus dia. [aya.kt]
