BPBD Jatim, Bhirawa.
Anggota Komisi E DPRD Jatim gerak cepat terkait belum adanya kepastian lahan relokasi pengungsi bencana tanah gerak di Kabupaten Trenggalek.
Guna mempercepat hal itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno bersama BPBD Jatim dan OPD terkait melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/1).
Pada kunjungannya, Sri Untari mendorong semua instansi dan kalangan untuk mensupport proses pencarian lahan bagi 43 KK yang mengungsi akibat kejadian longsor dan tanah gerak, pada pertengahan Desember 2024 lalu.
Kunjungan diawali dengan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Trenggalek, kemudian meninjau Posko Pengungsi di Lapangan Giling, Dusun Depok, Desa Ngrandu Kecamatan Suruh.
Hadir dalam kunjungan ini, sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim, yakni, Jairi Irawan MKP (Wakil Ketua), Siti Mukiyarti, dan Imam Makruf. Kemudian, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, perwakilan Dinsos Jatim, Badan Geologi Kementerian ESDM, BMKG, Perhutani dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Trenggalek.
“Untuk kepentingan lahan relokasi warga terdampak, masing-masing sektor tidak boleh saling ego mempertahankan asetnya. Ini demi kepentingan masyarakat,” tegas Sri Untari.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengaku, perkembangan dan pantauan kondisi pengungsi di Trenggalek ini akan disampaikan kepada Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono. Hal ini dilakukan untuk percepatan pembangunan hunian sementara.
“Dengan seizin Pj Gubernur, nanti akan mulai dilakukan proses pembangunan hunian sementara. Tentu, setelah rekomendasi dari pihak-pihak terkait sudah keluar,” pungkasnya.
Setelah melalui proses sharing antar-instansi, termasuk pertimbangan kerawanan, akhirnya lapangan Giling Dusun Depok direncanakan sebagai pilihan lahan relokasi.
Sementara, dalam kejadian tanah gerak ini, sedikitnya 38 rumah rusak, 43 KK atau sekitar 119 jiwa mengungsi di posko atau di rumah-rumah saudara. [bed.dre]