Bojonegoro, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus menunjukkan progres positif dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 10,69 persen, dari sebelumnya 11,49 persen pada 2025. Penurunan sebesar 0,80 poin persentase tersebut menjadi salah satu capaian terbaik di Jawa Timur.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan, penurunan angka kemiskinan tersebut menempatkan Bojonegoro dalam lima besar daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
“Selama delapan tahun terakhir posisi kita berada di peringkat 11 besar, yakni urutan ke-27 dari 38 kabupaten/kota. Dengan penurunan 0,80 persen di tahun ini, posisi Bojonegoro berhasil membaik,” ungkap Nurul Azizah saat memberikan arahan dalam apel pagi di halaman Gedung Putih, Rabu (14/10/2026).
Dia menjelaskan, upaya menurunkan angka kemiskinan membutuhkan kerja keras, koordinasi, serta program yang tepat sasaran. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program strategis yang diinisiasi Bupati Bojonegoro, dengan dukungan Wakil Bupati, asisten daerah, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Nurul Azizah, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang didasarkan pada data dan kondisi riil masyarakat mulai memberikan hasil positif. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan efektivitas program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Menggeser angka kemiskinan yang biasanya hanya turun nol koma sekian persen memerlukan kerja keras. Capaian saat ini menjadi bukti bahwa data, fakta, dan kerja keras Bapak/Ibu sekalian sudah mulai terarah dan fokus pada sasaran yang tepat,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, Kabupaten Ngawi tercatat berada dalam kelompok lima besar, Kabupaten Tuban masuk enam besar, sedangkan Kabupaten Lamongan berada dalam kelompok sepuluh besar dalam pemeringkatan yang disampaikan. Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Bojonegoro untuk terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan.
Data BPS menunjukkan, selain mengalami penurunan secara persentase, jumlah penduduk miskin di Bojonegoro juga berkurang sekitar 9,97 ribu jiwa menjadi 134,93 ribu jiwa pada Maret 2026. Angka tersebut memperlihatkan adanya perbaikan pada indikator kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, tantangan pengentasan kemiskinan masih perlu mendapat perhatian. Salah satu indikator penting adalah garis kemiskinan yang pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp531.534 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat dari Rp490.299 pada 2025 atau naik sekitar 8,4 persen.
Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Melihat perkembangan tersebut, Pemkab Bojonegoro berkomitmen melanjutkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan intervensi pemerintah semakin efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Pemkab Bojonegoro juga menargetkan persentase kemiskinan dapat ditekan hingga satu digit. Untuk mencapai target tersebut, sinergi antarperangkat daerah, pemutakhiran data, serta keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting.
Dengan tren penurunan yang telah dicapai, pemerintah daerah berharap upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya memperbaiki angka statistik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara berkelanjutan. [bas.kt]
