Pemprov Jatim, Bhirawa.
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur meraih Juara Umum Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Anggaran lingkup KPPN Surabaya I periode Semester II Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala KPPN Surabaya I Yoyok Yulianto kepada Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga/BKKBN Jatim dr. Sofyan Rizalanda dalam kegiatan Treasury Award di Gedung KPPN Surabaya I, Rabu (11/2).
dr. Sofyan menyampaikan, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk semakin baik ke depan dalam mengelola keuangan negara. Tantangan pengelolaan anggaran semakin berat, namun kami bersyukur kerja keras seluruh jajaran membuahkan hasil dan program Bangga Kencana tetap tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2026” yang bertujuan memperkuat sinergi antara KPPN dan seluruh satuan kerja mitra guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.
Selain Juara Umum, Kemendukbangga/BKKBN Jatim juga meraih Peringkat I Satuan Kerja Teraktif dalam Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester II 2025 kategori Nilai Transaksi KKP Terbesar, serta Peringkat II Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II 2025 kategori pagu di atas Rp300 miliar.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan anggaran di lingkungan satuan kerja mitra KPPN.
“Penguatan transformasi digital dilakukan melalui peningkatan transaksi Digipay, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta pemanfaatan Cash Management System (CMS) oleh bendahara satuan kerja. Langkah ini untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Yoyok.
Melalui evaluasi pelaksanaan anggaran dan Stakeholders Day tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Jatim menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KPPN Surabaya I dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan belanja negara yang berkualitas dan tepat sasaran. (fir.dre)