Kepala BPKH Fadlul Imansyah
Surabaya, Bhirawa
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra di Arab Saudi dalam bidang akomodasi dan katering sebagai upaya memperkuat ekosistem haji. Tujuannya adalah untuk melakukan investasi serta berpartisipasi di dalam ekosistem perhajian.
“Penguatan ekosistem haji merupakan satu hal yang sangat krusial dari sisi pengelolaan operasional penyelenggaraan ibadah haji maupun dari pengelolaan keuangan atau investasi,” ujar Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Sabtu (26/10).
Menurut Fadlul, kerja sama yang dilakukan BPKH bukan hanya investasi yang akan menghasilkan return (hasil) yang optimal bagi calon haji Indonesia, namun dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dari sisi penyelenggaraan dan operasional haji ke depannya.
Fadlul berharap ke depan dari sisi sektor akomodasi, penyewaan hotel-hotel yang selama ini langsung kepada para pemilik hotel yang ada di Saudi, bisa menjadi bagian dari ekosistem haji, terutama investasi BPKH.
Sementara terkait katering, investasi BPKH siap melayani kebutuhan makan calon haji selama di Arab Saudi, baik ketika di Mekkah maupun Madinah.
“Insya Allah kita akan terus menjadi bagian dari penyediaan katering untuk makan tiga kali sehari tersebut dan mudah-mudahan ini tidak hanya memberikan pelayanan yang baik, tapi juga akan memberikan nuansa yang lebih baik lagi bagi calon jamaah haji Indonesia,” katanya.
Kerja sama katering ini merujuk pada kesepakatan antara DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) yang harus memenuhi 30 persen syarat Total Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Jadi mudah-mudahan rasanya masih akan terasa di Indonesia, namun demikian juga berharap bahwa uang yang kita keluarkan Rp20 triliun sebagai operasional haji di sana akan ada yang kembali ke Indonesia dalam bentuk hasil investasi maupun laba yang diciptakan dari investasi di sektor akomodasi dan katering,” katanya.
Rumuskan Strategi Pengelolaan Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini mencapai sekitar Rp 161 triliunan. Dana tersebut terkumpul dari uang muka atau setoran awal pendaftaran haji Rp 25 juta per jemaah. BPKH terus mencari strategi baru, supaya pengelolaan dana haji efektif dan menguntungkan. Upaya tersebut disampaikan Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Dengan menggandeng Bank Indonesia, mereka akan menggelar International Hajj Fund Forum di Jakarta pada akhir Oktober. Lewat forum tersebut, akan digali inovasi-inovasi pengelolaan dana haji.
”Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan,” kata Fadlul Imansyah. Selain itu juga untuk memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi. Sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang efektif dan menguntungkan sangat penting. Karena hasilnya dapat digunakan untuk mengurangi ongkos riil berangkat haji. Sehingga biaya yang dikeluarkan jamaah haji di bawah biaya riil. Contohnya pada musim haji 2024, biaya riil Rp 93,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah hanya membayar Rp 56 juta. Sisanya Rp 37,3 jutaan dibayar oleh hasil pengelolaan dana haji.
Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi. Sehingga mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.
”Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.
Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan. Dia menegaskan International Hajj Fund Forum 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji.
Dikonfirmasi terkait langkah kerja sama yang dilakukan BPKH, pakar ekonomi syariah Universitas Airlangga (Unair) Dr Imron Mawardi menilai optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut, akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Imron, peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah itu mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering. Saat ini, jelas Imron Mawardi, Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024. Total jamaah haji dan umrah Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.
Dibalik suksesnya penyelenggaraan haji tahun 2024 ini, lanjut Imron ada tiga pengembangan ekosistem ekonomi yang turut berperan.
“Setidaknya ada tiga ekosistem yang berhasil dikembangkan dan turut menyumbang kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Saya optimistis, ini ke depan juga dapat berkembang lagi,” kata Imron lagi.
Pertama, ekspor bumbu Nusantara. Di tahun 2023, tercatat baru 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia.
“Tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari 70 ton. Potensi ke depan masih terbuka lebar karena kebutuhannya mencapai 300 ton,” ungkap Imron Mawardi.
Kedua, pengiriman daging dam petugas dan jemaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jemaah haji. Dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan 0,5 kg, diperkirakan akan menjadi 15.000 pack.
“Ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting,” ujar Imron. Ketiga, tahun ini, Indonesia mulai mengggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jemaah. Makanan itu didatangkan dari Indonesia.
“Total ada sekitar 1,7 juta boks yang tahun ini didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhannya bisa mencapai 5 – 6 juta boks. Makanan siap saji ini memenuhi citarasa Nusantara,” kata Imron.
Terkait pengelolaan investasi pada sektor industri umrah dan haji nasional, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung mengingatkan tiga pijakan dalam mengembangkan investasi di sektor haji dan umrah yang dilakukan BI bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pertama, menaruh perhatian serius pada instrumen investasi. Juda mengatakan bahwa instrumen investasi di sektor haji dan umrah sangat beragam, sehingga diperlukan regulasi yang beragam pula untuk meng-address setiap instrumen.
“Mandat regulasi untuk investasi di sektor haji dan umrah itu beragam. Misalnya Sekuritas Syariah yang dirilis oleh Pemerintah Pusat yakni SBSN, Sekuritas Syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia, serta Sekuritas Syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK.
Poin kedua yakni terkait dengan mekanisme pembayaran dan settlement, di mana Bank Indonesia telah menginisiasi Local Currency Transaction (LCT) yang memudahkan transaksi bilateral antara entitas di Indonesia dengan negara-negara mitra melalui mata uang yang sudah disepakati.
“Ini memfasilitasi pembayaran langsung menggunakan mata uang lokal di antara entitas. Mengurangi ketergantungan terhadap US dolar. Saat ini, LCT telah beroperasi di Malaysia, Thailand, dan Tiongkok,” tuturnya.
Ia memberikan contoh bagaimana transaksi melalui sistem LCT antara Indonesia dan Malaysia bisa lebih efisien karena menggunakan mata uang rupiah dan ringgit dalam transaksinya. Ia juga mengatakan bahwa Bank Indonesia akan melakukan ekspansi pemakaian LCT ke negara lainnya, diantaranya dengan Arab Saudi, yang mana akan sangat bermanfaat bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
“Ketiga adalah soal digitalisasi. BPKH telah merencanakan pengembangan super apps demi layanan haji secara end to end. Ini sangat relevan pada era digital. Super apps ini nantinya akan terintegrasi dengan QRIS, memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi jamaah haji,” ucapnya.
Dukung Penguatan kelembagaan BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran penting dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah air. Karena itu posisinya harus diperkuat agar selalu berada di garis terdepan pelayanan haji Indonesia.
“BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang PS Brodjonegoro dalam sebuah kesempatan.
Bambang menekankan dua aspek untuk peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji. Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar perolehan dana haji.
“Dan kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga tiap investasinya lebih terlindungi,” tambah Bambang.
Ia meyakini kedua langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji, untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka.
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terus mendorong penguatan ekosistem haji dan umrah serta efek bergandanya kepada masyarakat sebagai potensi ekonomi dan devisa bagi negara.
Menurut Ketua Asbisindo Hery Gunardi, langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar potensi devisa senilai Rp200 triliun yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah.
Hery Gunardi mengingatkan bahwa masyarakat muslim Indonesia mengeluarkan sekitar lebih dari Rp65 triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Potensi ini, tegas Hery, harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Asbisindo berupaya mendukung pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariah, di mana salah satu prinsip pengelolaan syariah adalah memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” kata Hery.
Hery menyampaikan, ekonomi Indonesia tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen dan tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 persen sampai 5,5 persen. Seiring dengan kondisi ekonomi tersebut, kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang baik. Rasio CAR (capital adequacy ratio) bank umum syariah per Februari 2024 sudah mencapai angka lebih dari 25 persen, tepatnya 25,35 persen.
Hery menyebutkan, aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai hampir 8 persen, dari sebelumnya sekitar 7,33 persen dan diikuti dengan peningkatan market share pembiayaan yang sudah mencapai 8,11 persen.
“Jadi ada kehidupan kelihatannya perbankan syariah sudah terus mendorong pertumbuhan market share,” ujar Hery. Dia menambahkan, daya tahan ekonomi Indonesia yang baik juga diikuti secara global.
State Global Islamic Economy (SGIE) pada laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dengan skor 80,1 setelah Malaysia dan Arab Saudi.
Pencapaian tersebut, menurut Hery, merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, di mana peran regulator sangat penting dalam memberikan arahan dan sasaran yang akan dicapai baik dari sisi ekonomi syariah maupun keuangan syariah. (why)
