Pemprov, Bhirawa
Sejak tahun 2016 hingga 2024, Dinas Sosial (Dinsos) Jatim berhasil memulangkan 10.377 orang telantar (OT) ke berbagai daerah di Indonesia. Efektifitas proses pemulangan OT oleh Pemprov Jatim ini didukung dengan inovasi Sistem Informasi Manajemen Pemulangan Orang Telantar yang Terintegrasi dan Teredukasi (Simlontar Rek).
Layanan pemulangan OT Dinsos Jatim terus meningkat dan menunjukkan keseriusan dalam menangani bencana sosial ketelantaran. Tercatat pada 2016, Dinsos Jatim memulangkan 547 OT. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 1.262 OT pada 2019. Namun, pada masa pandemi COVID-19, jumlah pemulangan mengalami penurunan, yakni 816 pemulangan di 2020 dan 708 di 2021.
Sejak hadirnya Simlontar Rek, layanan pemulangan OT semakin optimal. Pada 2022, sebanyak 1.037 OT berhasil dipulangkan, kemudian meningkat menjadi 1.644 orang di 2023, dan mencapai 1.905 OT di 2024.
Kepala Dinsos Jatim Dra. Restu Novi Widiani MM melalui Ketua Tim Sub Substansi Penanganan Korban Bencana Sosial, Liawati Suntiana SPd MSos menjelaskan, salah satu syarat pemulangan OT adalah identitas mereka.
Jika OT tidak memiliki identitas akibat kehilangan atau alasan lain, Dinsos Jatim akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya untuk melakukan verifikasi biometrik.
“Yang menjadi syarat lainnya adalah surat keterangan telantar dari Dinsos kabupaten/kota atau Polsek tempat OT ditemukan. Hanya dua instansi itu yang bisa mengeluarkan surat tersebut,” jelas Liawati, Minggu (16/2).
Alur pelayanan pemulangan OT di Dinsos Jatim, yaitu OT tiba di kantor Dinsos Jatim dengan membawa surat keterangan telantar. Kemudian dilakukan proses asesmen oleh pekerja sosial dan membantu OT untuk melakukan perekaman data pada aplikasi Simlontar Rek.
Selain itu, petugas juga memberikan layanan permakanan dan kebersihan diri bagi OT, sembari menunggu proses administratif pemulangan.
“Setelah pemrosesan data pada aplikasi Simlontar Rek selesai, OT mendapat bantuan biaya transportasi pemulangan,” tambahnya.
Sebagian besar OT dipulangkan secara estafet melalui Dinsos kabupaten/kota terdekat dari daerah asalnya atau melalui Dinsos provinsi jika harus melintasi provinsi. Contohnya, untuk pemulangan OT tujuan Kalimantan adalah melalui Dinsos Kalimantan Selatan; untuk tujuan Sulawesi dan Indonesia timur melalui Dinsos Sulawesi Selatan; OT tujuan Bali, NTT, dan NTB adalah melalui Dinsos Bali.
Sedangkan tujuan Jateng, DKI Jakarta, dan Sumatera adalah melalui Dinsos Jateng; sementara OT tujuan DIY dan Jabar adalah melalui Dinsos DIY. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti OT yang rentan dan membutuhkan pendampingan lanjutan, Tim Simlontar Rek Dinsos Jatim akan memberikan pendampingan hingga tiba di Dinsos daerah asal atau pemerintah desa terdekat.
Di tahun 2024, tercatat, faktor utama yang menyebabkan ketelantaran adalah alasan kehabisan bekal ketika di perjalanan hingga penipuan lowongan pekerjaan. Ada pula kasus korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama kasus-kasus yang disebabkan penipuan dari media sosial seperti Facebook.
“Seperti kasus 20 OT korban TPPO dari berbagai daerah pada akhir September 2024 lalu. Mereka diiming-imingi pekerjaan lewat Facebook, tapi pekerjaannya tidak sesuai,” papar Liawati.
Liawati mengaku, penolakan dari pihak keluarga dan pemerintah daerah asal yang tidak mau memfasilitasi kebutuhan dan proses kepulangan OT adalah kendala besar bagi layanan ini. Tim Simlontar Rek Dinsos Jatim kerap kali perlu meluangkan waktu untuk melakukan audiensi dengan Dinsos daerah asal OT.
“Di awal Desember 2024 lalu ada kasus OT yang didiagnosis berbagai penyakit dan penyandang disabilitas rungu wicara. Awalnya dikirim oleh Dinsos Kota Denpasar untuk ke Bogor, tapi dia ditelantarkan oleh pihak travel,” ungkap Ketua Tim.
“Pihak keluarga pun menolak untuk menerima OT ini karena mereka sudah tidak berdomisili di Jabar. Beruntung, Dinsos Jabar akhirnya menerima OT tersebut untuk menjalani rehabilitasi lebih lanjut pada awal Januari ini,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa Jabar menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus, karena banyak warga dari provinsi tersebut mencari pekerjaan di daerah luar Jawa yang melintasi Jatim. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka telantar dan akhirnya menjadi tanggung jawab Dinsos Jatim untuk memulangkan secara estafet baik melalui Dinsos DIY atau Dinsos Jateng. [rac.gat]
