Surabaya, Bhirawa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Surabaya menggelar literasi keuangan untuk Kader Surabaya Hebat (KSH) dengan tema “Bersatu Memberantas Scam, Membangun Masyarakat Melek Finansial” ini digelar di kantor OJK Jawa Timur.
Literasi ini merupakan bagian dari pencegahan terhadap maraknya penipuan atau scam keuangan di era digital. Tidak hanya itu, literasi keuangan ini juga untuk mencegah KSH terjebak investasi ilegal, pinjaman online (Pinjol) ilegal, hingga praktik keuangan digital yang menyesatkan lainnya.
Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari mengungkapkan, adanya banyak jenis praktik keuangan atau investasi ilegal. Mulai dari investasi di sektor pertanian, travel, hingga pinjol. “Kerugiannya dari tahun 2017 – Agustus 2025, ada Rp142,13 triliun, ini hampir sudah tidak bisa kembali lagi semuanya. Berdasarkan dari data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat ada 274.722 laporan, dananya yang bisa diblokir dari total pengaduan itu hanya 6,13 persen, jadi sedikit sekali. Total kerugiannya, diperkirakan ada Rp6,1 triliun, jadi sedikit sekali yang bisa diblokir, kenapa sedikit? Biasanya itu pelaporannya terlambat,” terangnya, Senin (13/10).
Yunita menambahkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas PASTI OJK per 30 September 2025, ada sekitar 1.840 entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.556 diantaranya merupakan pinjol ilegal, dan 284 lainnya adalah investasi ilegal.
Secara nasional, jumlah aduan yang telah masuk ke Satgas PASTI OJK sebanyak 17.531 laporan. Dari data aduan tersebut, 13.999 diantaranya merupakan laporan terkait pinjol ilegal dan 3.532 sisanya adalah terkait investasi bodong.
Selain itu, berdasarkan data dari OJK Jatim per 30 September 2025 ada sekitar 1.275 laporan terkait praktik keuangan ilegal. Dari data tersebut, ada 1.036 laporan terkait pinjol ilegal, dan 239 laporan terkait investasi ilegal.
“Di Jatim, separuhnya lebih pelaporan adalah perempuan, sebanyak 57 persen. Profesinya, paling banyak itu karyawan swasta dan ibu rumah tangga untuk kasus pinjol ilegal. Sedang laporan terkait investasi, diantaranya ada ASN, Guru, dan pelaku UMKM,” jelasnya.
Artinya, persentase angka ini menunjukkan bahwa perempuan dan ibu rumah tangga paling banyak yang aktif dalam aktivitas keuangan. Maka dari itu, keterlibatan KSH ini diharapkan bisa lebih masif dalam memberikan edukasi soal keuangan kepada masyarakat di Kota Surabaya. “Sepertinya dengan anggota KSH ini sudah cocok sebagai agen literasi keuangan OJK,” ujarnya.
Yunita menyebutkan, investasi ilegal yang paling banyak dilaporkan di Jatim, di antaranya adalah trading forex dan crypto tanpa izin. Sebab, dua jenis investasi ini dinilai paling banyak mendapatkan hasil yang lebih cepat oleh masyarakat.
Berdasarkan data dari IASC sejak November 2024 – 30 September 2025, OJK telah menerima 12.482 laporan terkait keuangan digital ilegal di Jatim. Sedangkan total kerugiannya, mencapai Rp141,8 miliar. Sedangkan yang berhasil diblokir dan dihentikan sementara oleh OJK hingga saat ini mencapai 6,56 persen dengan total dana Rp9,3 miliar.
“Nah, yang buat sedih Surabaya itu yang paling banyak pelaporannya, lau diikuti Sidoarjo, Malang, hingga Gresik. Semoga dengan KSH menjadi agen literasi keuangan bisa menyampaikan informasi yang baik dan bermanfaat,” tandasnya.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, di era serba digital seperti saat ini, edukasi keuangan penting dilakukan. Tujuannya agar masyarakat, khususnya KSH tidak terjebak ke dalam praktik keuangan ilegal.
Agus menyebutkan, ada banyak jenis praktik keuangan digital ilegal, diantaranya pinjol, hingga koperasi berkedok arisan bodong. “Ini membuat risiko besar buat warga Kota Surabaya terkena masalah tersebut. Karena Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sangat atensi terhadap hal ini (praktik keuangan digital ilegal),” katanya.
Agus menyebutkan, literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama untuk membentengi masyarakat dari jeratan transaksi keuangan ilegal. Oleh karena itu, adanya kegiatan ini, Pemkot Surabaya turut mendukung penuh agar masyarakat di Kota Surabaya terhindar dari jeratan praktik keuangan digital ilegal.
“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat, akan tetapi juga memberdayakan KSH untuk menjadi agen literasi keuangan. Jadi, kami ingin KSH yang jumlahnya ribuan ini bisa menjadi agen yang menyampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam hal ini, Agus menyampaikan, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajaran di pemkot siap memerangi aktivitas keuangan ilegal di Kota Surabaya. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan, penguatan literasi keuangan ini bukan hanya tugas pemkot dan OJK, akan tetapi juga KSH, tokoh agama, hingga masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya siap mendukung penuh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital (PASTI) OJK bersama KSH untuk melakukan upaya penindakan dan pencegahan aktivitas keuangan digital ilegal. “Kami ingin menunjukkan, bahwa kita warga Surabaya itu berdaulat secara finansial, tidak mudah tertipu janji manis, dan bijak dalam prinsip serta berhati-hati dalam mengelola keuangan,” pungkasnya.[riq.ca]