Surabaya, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Surabaya menggelar launching pemetaan kerawanan pada Pilkada serentak 2024, di hotel Novotel Samator Surabaya Minggu (18/8).
Launching pemetaan kerawanan pada Pilkada serentak 2024 dihadiri oleh Bakesbangpol kota Surabaya, Panwascam se-kota Surabaya, perwakilan partai politik, perwakilan LSM, dan tokoh Masyarakat.
Ketua Bawaslu kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya pemetaan kerawanan di setiap wilayah untuk menjaga kondusivitas di kota Surabaya.
“Saat ini kita sedang melakukan tahapan Pilwali kota Surabaya 2024 dan Pilgub Jatim 2024. Dalam proses pengawasan di Bawaslu kota Surabaya untuk seluruh tahapan Pemilu kami meyakini berpotensi muncul kerawanan pelanggaran. Karena itu Bawaslu melakukan kajian yang didasarkan pada Pemilu sebelumnya,” jelasnya.
Novli juga menjelaskan bahwa kajian Bawaslu Kota Surabaya ini berdasarkan pada refleksi dari pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dan Pemilu 2020 lalu.
“Dari refleksi tersebut kemudian kami kaji dan kami rumuskan sebuah instumen untuk bisa menanggulangi setiap hal yang berpotensi untuk merusak proses Pemilu,” jelasnya.
Pada kajian pemetaan kerawanan Pemilu 2024, Novli mencontohkan pada tahapan sebelum pemungutan suara dan tahapan sesudah pemungutan suara yang masing-masing punya kerawanan sendiri.
“Sebelum pemungutan suara kerawanan pada data pemilih yang tidak valid. Sedangkan kerawanan sesudah tahapan sesudah pemungutan suara biasanya sengketa pada hasil suara atau pelanggaran administratif,” papar Novli Bernado Thyssen.
Sementara itu menurut anggota Bawaslu kota Surabaya, Syafiudin ketika memaparkan pemetaan kerawanan Pemilu 2024 menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi indikator untuk memetakan titik rawan agar bisa dimitigasi oleh seluruh pihak.
Syafudin juga menjelaskan Bawaslu Kota Surabaya dalam upaya melaksanakan pencegahan pada tahapan Pilgub Jawa Timur serta Pilwali 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024.
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2022, terdapat 12 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilu 2024 di Kota Surabaya.
Menurut Syaifudin, indikator kerawanan tersebut antara lain, pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT, adanya sengketa proses Pemilu, Adanya gugatan hasil Pemilu, pemilih ganda dalam daftar pemilih, adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu, adanya pelanggaran saat pemungutan suara, adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada.
Kemudian pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT, rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI, penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP, adanya pemungutan suara ulang, dan adanya catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara.
Dari banyak kerawanan tersebut, menurut Syafudin, Bawaslu Kota Surabaya mengumpulkan sehingga menjadi isu yang diangkat agar semua pihak bisa mempunyai hal-hal yang pernah terjadi dan bisa mencegahnya.
Dalam launching pemetaan kerawanan pada Pilkada serentak 2024, Bakesbangpol kota Surabaya juga mendukung upaya Bawaslu kota Surabaya mengatasi kerawanan dalam Pemilu 2024.
Menurut Kepala Bakesbangpol kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendukung pemetaan kerawanan pada Pilkada.
“Dengan adanya pemetaan kerawanan pada Pemilu 2024 bisa mengantisipasi konflik sejak dini sehingga dampaknya tidak berpotensi mengganggu keamanan kota Surabaya,” kata Maria Theresia.
Ia yakin dengan dukungan berbagai stakeholder mampu membawa kota Surabaya aman dan damai. Kepada Bawaslu kota Surabaya Maria Theresia berharap dengan pemetaan kerawanan pada Pemilu 2024 bisameningkatkan proses demokrasi lebih baik pada tahapan Pemilu. [dre.gat]
