Situbondo, Bhirawa
Anak Tidak Sekolah di wilayah Kabupaten Situbondo mencapai 5.828 orang . Kondisi ini menjadi keprihatinan Pemkab Situbondo saat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemutakhiran data anak tidak sekolah (ATS), Rabu (3/9). Acara tersebut dihadiri oleh 136 operator desa dan kelurahan se-Kabupaten Situbondo.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan, pemutakhiran data anak tidak sekolah ini sangat penting. Sebab, angka anak putus sekolah di Kabupaten Situbondo mencapai 5.828 anak.
“Angka anak putus sekolah di Kabupaten Situbondo itu jumlahnya 5.828 anak, tertinggi di Kecamatan Banyuputih yang mencapai 732 anak dan terendah di Kecamatan Mlandingan ada 200 anak. Menyikapi angka sebesar ini bapak Bupati sangat prihatin melihatnya karena masih banyak anak tidak sekolah di Kabupaten Situbondo,” ujar mantan Kepala Disparpora Kabupaten Situbondo itu.
Jumlah anak tidak sekolah itu, kata Fathor Rakhman, mulai dari jenjang TK (Taman Kanak-kanak) hingga SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).
“Sementara, kita tahu berdasarkan data BPS rata-rata lama sekolah di Situbondo itu 6,09, itu artinya seluruh masyarakat di Kabupaten Situbondo dapat disetarakan baru SMP kelas 1 tidak tuntas,” tegasnya.
Oleh karena itu, sambung dia, hadirnya operator desa dan kelurahan dalam sosialisasi pemutakhiran data anak tidak sekolah berperan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo.
“Sehingga saya minta kesungguhan dari teman-teman operator ini untuk bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan anak yang tidak sekolah ini bisa sekolah,” bebernya.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Situbondo, Rosy Rosaindratna menyatakan, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Santri. Ini ditandai dengan anggaran APBD mayoritas dialokasikan untuk pendidikan dan angkanya terus naik.
“Salah satu komitmen bapak Bupati adalah meningkatkan honor untuk guru non ASN. Untuk S1 itu Rp1,500.000, untuk D3 Rp1.250.000, dan untuk SMA itu Rp 1.000.000. Kemudian beasiswa itu juga naik signifikan, kejar paket A,B, dan C anggaran juga meningkatkan apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Penanganan anak tidak sekolah yang dulu tidak ada anggaran, namun sekarang ada,” ungkap Rosy.
Perempuan yang akrab disapa Mbak Rosi ini meminta kepada para operator desa dan kelurahan untuk mendukung pemutakhiran data anak tidak sekolah di Kabupaten Situbondo.
“Anak tidak sekolah ini tidak akan terselesaikan apabila datanya tidak valid. Kami pemerintah daerah tidak akan tahun anak tidak sekolah ini ada di mana, karena data anak tidak sekolah ini berangkat dari desa dan kelurahan,” pungkas Rosy, dihadapan ratusan peserta. [awi.gat]