Sidoarjo,Bhirawa.
Angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini sebesar 4.53%. Pihak Bappenas RI menyarankan supaya perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo terus bergerak bersama sama dalam menurunkan jumlah kemiskinan.
Fungsional Perencanaan Madya Bappenas RI, Widaryatno, mengatakan di Kabupaten Sidoarjo jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Kemudian, jangan sampai ada warga yang tidak mempunyai penghasilan.
Dalam acara Rakor penanggulangan Kemiskinan tahun 2024, yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, Rabu (13/11) kemarin itu, Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Jatim, Didin Wahidin, mengharapkan tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun supaya terus dipertahankan.
“Penurunan kemiskinan, supaya terus dilakukan sampai dengan tahun 2045, pada waktu era Indonesia emas,” kata Didin, yang menjadi salah satu Narasumber yang dihadirkan oleh Bappeda Sidoarjo.
Didin mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 9.79%. Pada tahun Indonesia emas di tahun 2045 nanti, tiap tahun ditargetkan harus bisa menurun sebesar 0.25%.
Tentang kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, di daerah padat penduduk juga masih ditemui warga miskin dan menjadi pengangguran. Seperti di Kecamatan Waru, Taman dan Sidoarjo. ” ini harus menjadi analisa,” katanya, dalam acara yang digelar di ruang rapat delta graha Setda Sidoarjo itu.
Kemudian, dirinya menyampaikan analisa, di wilayah padat penduduk di Kabupaten Sidoarjo, seperti Kecamatan Taman, Waru dan Sidoarjo, masih banyak ditemukan rumah yang tidak layak huni.
Didin juga menyampaikan, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang padat penduduk, juga masih banyak dijumpai anak anak yang tidak bersekolah. Misalnya di Kecamatan Taman, Waru, Sidoarjo dan Candi.
“Karena kemiskinan, sehingga anak anak itu menjadi tidak bisa bersekolah,” ujar Didin, dalam acara yang dihadiri pegawai dari OPD yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK ) Kabupaten Sidoarjo itu.
Didin memberi masukan kepada perangkat daerah terkait di Pemkab Sidoarjo, dan supaya bisa menjadikan bahan evaluasi, terkait masih adanya banyak warga miskin namun tidak mendapatkan bantuan. Tetapi sebaliknya, ada warga kaya malah mendapatkan bantuan.
“Juga perlu membuat inovasi dalam mengurangi kemiskinan. Supaya warga miskin selalu menunggu bantuan terus. Harus mulai ada pemberdayaan kepada mereka,” kata Didin.
Keberadaan dari tim koordinasi penanggulangan kemislinan (TKPK) yang ada di daerah diingatkan jangan sampai berhenti. Namun terus berjalan dalam upaya pengurangan kemiskinan. “Juga perlu dalam pemanfaatan data yang valid, sebagai perumusan untuk mengurangi kemiskinan,” kata Didin, dalam acara yang sempat dibuka oleh Sekdakab Sidoarjo, Feny Apridawati dan Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto itu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Drs Misbahul Munir MSi, yang juga menjadi narasumber kegiatan, mengatakan angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 4.53%, sedangkan pada tahun 2023 lalu sebesar 5%.
Pihaknya terus melakukan updating data kepada warga Sidoarjo yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), supaya datanya selalu valid. “Tiap tahun selalu kita update,” ujarnya.
Dengan validnya jumlah DTKS, harapannya warga miskin yang menerima bantuan, baik dari APBN maupun APBD, bisa tetap sasaran. Misbah sempat menyampaikan selama tahun 2023 lalu, pihaknya telah menerima bantuan APBN dalam masalah pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo ini, total terakumulaai sampai mencapai angka Rp500 miliar. Sedangkan bantuan dari APBD mencapai sebesar Rp99 miliar. [kus.wwn]
