Bappeda Nganjuk ketika menggelar Forum Konsultasi Publik di Gedung Bappeda pada hari Selasa (05/08/2025).
Pemkab Nganjuk, Bhirawa.
Keterlibatan masyarakat dalam.proses pembangunan agaknya sudah bukan sebuah narasi belaka dalam pembangunan berkelanjutan ini, masyarakat sudah di anggap subjek bukan objek semata. Sehingga perlu partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Untuk keperluan tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk menggelar forum konsultasi publik (FKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan Bappeda serta merupakan keterbukaan informasi perencanaan pembangunan.
Acara ini diadakan di aula Bappeda dan dihadiri oleh perwakilan OPD, akademisi, LSM, awak media, tokoh masyarakat, serta sejumlah perwakilan warga, di Gedung Bappeda pada hari Selasa (05/08/2025).
Dalam forum yang di buka oleh Eko Wahyudi selaku Plt Sekretaris Bappeda, disampaikan bahwa uji publik ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momen evaluatif cermin bening untuk menakar sejauh mana layanan perencanaan pembangunan sudah memenuhi ekspektasi masyarakat kabupaten Nganjuk.
“Kami tidak ingin perencanaan hanya disusun dalam ruang-ruang tertutup, jauh dari aspirasi rakyat. forum konsiltasi publik ini adalah ruang aspirasi juga kritik, bukan sekadar ruang pujian karena di harapkan masyarakat dapat memberikan masukan-masukan yang berdampak yang nyata bagi masyarakat serta layanan publik ,” tegas Eko Wahyudi.
“Namun di perlukan berbagai tahapan yakni, 1. pra pelaksanaan, perumusan tim dan konsep kegiatan serta identifikasi isu permasalahan. 2. Pelaksanaan, pemaparan materi, diskusi interaktif fokus pada hasil, penanda tanganan komitmen tindak lanjut perbaikan layanan. 3. Pasca Pekaksanaan/monev, yakni publikasi hasil FKP, SKM, Review tindak lanjut dari FKP, komitmen perbaikan, pengawasan oleh masyarakat, monev oleh KemenPAN RB, Laporan kepada pimpinan instansi, Laporan tindak lanjut FKP kepada KemenPAN RB”, terang Eko.
Beberapa catatan kritis yang muncul dalam forum tersebut antara lain:
- Belum padu padannya antara Bappeda dengan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu, terkait belum singkronnya perencanaan yang dapat di sajikan kepada para investor, karena Nganjuk akan menjadi suatu kawasan industri.
Kurangnya akses data terbuka terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga peta indikatif pembangunan. - Belum adanya perencanaan secara menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pendirian pabrik-pabrik, karena perubahan tata guna lahan tersebut seringkali menyebabkan bencana banjir
- Evaluasi efektivitas Pokir DPRD yang kerap tidak sinkron dengan rencana strategis daerah sehingga diperlukan kamus pokir secara tematik disesuaikan dengan bidang komisinya, sehingga pokir tidak melulu bicara proyek semata.
“Saat ini Bappeda hanya fasilitasi saja, terkait dengan permasalahan yang ada tersebut akan di komunikasikan dengan OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dll”,pungkas Eko Wahyudi.
Setidaknya keran komunikasi dengan keterlibatan masyarakat sudah terbuka, keterbukaan informasi publik yang di tunjang dengan pemakaian sistem informasi turut berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan ini.
Layanan Pemerintah ke pemerintah baik vertikal atau horisontal, pemerintah ke dunia bisnis, pemerintah kepada warganya menjadi transparan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara adil. Keterlibatan warga secara aktif dalam proses pembangunan juga diperlukan oleh pemerintah. (adv.dro).