DPRD Surabaya, Bhirawa
Banjir dan genangan tinggi akibat hujan deras di beberapa wilayah Kota Surabaya (utamanya wilayah barat-red) tidak bisa terhindarkan meski endingnya tetap bisa diantisipasi secara cepat oleh Satgas Pemkot Surabaya.
Namun kejadian ini tetap menjadi perhatian Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, karena sebenarnya telah ada anggaran yang cukup besar untuk penanganan banjir di APBD, namun terkena rasionalisasi.
Penjelasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati yang menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar di APBD, namun hanya bisa terrealisasi Rp100 miliar karena terpotong dengan alasan rasionalisasi.
“Komisi C sudah anggarkan Rp250 miliar untuk menyelesaikan genangan di sistem Surabaya Barat, dan ini juga sudah diamini, digedok saat perangkaan tim anggaran pemkot dan banggar, tapi di perjalanan, terkena rasionalisasi Rp150 miliar sehingga terlaksana hanya Rp100 miliar,” jelasnya.
Untuk itu, politisi perempuan PKS ini mengajak semua pihak terkait utamanya Pemkot Surabaya untuk kembali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota.
“Jangan merasionalisasi yang menjadi hajad hidup rakyat banyak, prioritas harus betul-betul ditimbang, setiap kali banjir pemkot disebut rakyat sekawasan. Kan kita juga sangat berempati terhadap hal ini mendengarnya,” tuturnya.
Aning mengatakan bahwa doa-doa rakyat kecil untuk kebaikan Surabaya harus doa yang terbaik untuk pemimpinnya. Tentu dengan menyajikan kinerja yang betul-betul bisa dirasakan.
Menurut Aning, dalam mengalokasikan anggaran seharusnya bisa memprioritaskan penanganan dampak bencana besar yang kemungkinan muncul, ketimbang harus memikirkan manfaat yang besar. “Saya berkali-kali bilang prioritas ini penting, diatas semua program yang penting,” tandasnya.
Yang menimbulkan dampak bencananya besar harus diprioritaskan untuk ditanggulangi dengan anggaran, dibanding yang manfaatnya besar karena manfaat masih bisa ditunda dibanding mudhorot, “Kaidah prioritas ini harus betul-betul dikaji dan jadi penimbang Utama,” imbuhnya.
Terkait kejadian banjir di wilayah Surabaya Barat, Aning berpendapat jika ada anggaran bisa langsung dieksekusi. Namun karena anggarannya cukup besar maka untuk menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK. “Sistem drainase Surabaya Barat harus di evaluasi holistik, kita akan panggil lagi DSDABM dengan didampingi pakar,” ujarnya.
Namun Aning mewanti-wanti agar Kepala dinas DSDABM bisa hadir langsung (bukan perwakilan-red) saat rapat persiapan antisipasi banjir di DPRD Surabaya.
“Kepala dinas tidak hadir hingga jadi atensi kami, berikutnya harus hadir karen hal penting mendesak dan darurat sekaligus reminder juga semua kepala dinas,” pungkasnya. [dre.wwn]
