DPRD Jatim, Bhirawa
Di tengah malam yang seharusnya tenang, warga Perumahan Wisma Tengger, Kelurahan Kandangan, Surabaya Barat, justru hidup dalam bayang-bayang asap misterius. Aroma menyengat yang menguar dari kawasan industri di sekitar mereka bukan lagi rahasia, melainkan tanda bahaya yang kini berubah menjadi simbol perlawanan warga terhadap limbah berbahaya (B3) di lingkungan tempat tinggal mereka.
Kepulan asap yang disebut warga sebagai “asap emas” itu berasal dari aktivitas PT Suka Jadi Logam (SJL), perusahaan peleburan logam mulia yang telah beroperasi selama tujuh tahun di tengah kawasan padat penduduk.
Keluhan demi keluhan akhirnya bermuara pada pendirian Posko Limbah B3 Wisma Tengger, yang kini menjadi pusat perjuangan warga RW VI dalam menuntut hak atas udara bersih.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi warga. Dalam kunjungan ke posko, Fuad menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga soal tata ruang dan penegakan hukum.
“Kalau memang ada pelanggaran IMB, tentu harus dilakukan penyetopan operasional. Perusahaan ini sudah berdiri tujuh tahun, dan baru sekarang masalahnya meledak,” tegas politisi muda PDIP itu, Selasa (14/10/2025).
Fuad yang juga putra Sulung mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya. Ia berjanji akan menelusuri legalitas izin usaha dan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.
Ketua RW VI, Teguh Pudjo Warsito, mengungkapkan bahwa warga telah lama merasa was-was. “Katanya pabrik mau pindah, tapi malah bawa mesin besar dan forklift. Akhirnya warga menolak truk yang mau menurunkan mesin itu,” ujarnya.
Warga bahkan melaporkan gangguan kesehatan seperti sesak napas dan batuk berkepanjangan. Kekhawatiran makin besar karena lokasi pabrik berjarak hanya beberapa meter dari SDN Kandangan III, yang menampung lebih dari 500 siswa.
PT SJL Bantah Tuduhan Pencemaran
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Surabaya, Direktur PT SJL Ericha Abmiekawati membantah tudingan pencemaran lingkungan. Ia menegaskan bahwa hasil uji udara ambien dan cerobong tidak menunjukkan pelanggaran.
“Yang dituduhkan selama ini tidak betul. Berdasarkan uji laboratorium, tidak ada pencemaran udara,” ujarnya.
Namun, DPRD Surabaya menemukan bahwa PT SJL belum memiliki persetujuan teknis (Pertek) dari dinas terkait aspek lingkungan, dan baru melakukan uji udara setelah mendapat teguran resmi.
Ahli lingkungan menjelaskan bahwa industri peleburan emas kerap menggunakan merkuri, zat kimia beracun yang dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan lingkungan. Kasus serupa pernah terjadi di Gorontalo, di mana warga terpapar asap merkuri dan mengalami gangguan pernapasan berat.
Menurut WHO, paparan merkuri dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek neurologis permanen. Karena itu, pengawasan terhadap industri logam menjadi krusial, terutama bila beroperasi di tengah permukiman.
Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penyegelan sebagian bangunan PT SJL pada Juli 2025. Namun, investigasi warga dan DPRD menemukan masih adanya aktivitas produksi di area tersebut.
Fuad Benardi menegaskan, ia akan mempelajari seluruh dokumen izin perusahaan dan mendorong agar langkah tegas diambil. “Kita ingin kejelasan. Jangan sampai izinnya A tapi operasionalnya B,” tegasnya.
Sementara itu, Teguh Pudjo berharap kehadiran Fuad membawa titik terang. “Kami lega karena akhirnya ada wakil rakyat yang mau mendengar langsung suara warga,” ujarnya.
Kasus PT Suka Jadi Logam menjadi cermin dilema pembangunan di Indonesia: antara kepentingan ekonomi dan keselamatan lingkungan. Di tengah semua perdebatan, satu hal pasti bagi warga Wisma Tengger, tidak ada emas yang lebih berharga daripada udara bersih untuk anak-anak mereka. [geh]