Kab Malang, Bhirawa
Prosentase masyarakat miskin di Kabupatren Malang memang hanya 8, 98 persen dari jumlah warga Kabupaten Malang saat ini mencapai 2,7 juta orang. Namun bila dinominalkan angka masyarakat miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tersebut masih terdapat 240.140 jiwa.
Kondisi masyarakat miskin yang masih cukup tinggi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Secara prosesntase, angka kemiskinan di Kabupaten Malang relatif rendah, yakni 8,98 persen, ada daerah yang angka prosesntasenya lebih tinggi,” kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki, Rabu (10/9), kepada wartawan.
Menurutnya, jumlah penduduk di Kabupaten Malang untuk saat ini cukup besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jatim. Jika dihitung jumlah jiwanya memang cukup tinggi jumlah warga miskin di Kabupaten Malang, tapi jika dihitung prosentasenya warga miskin di Kabupaten Malang rendah.
Dan untuk menekan angka warga miskin, tentunya untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh Dinsos saja. Karena saat ini Dinsos hanya mampu menyalurkan bantuan yang sifatnya hibah.
Bahkan, Dinsos seringkali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang rentan, yang memang membutuhkan dan tidak bisa diberdayakan.
“Itu seringkali menjadi prioritas kami. Dan berbeda dengan mereka yang masih berdaya. Sekalipun miskin, maka mereka ada upaya-upaya lain. Seperti Dinsos memberikan bantuan modal usaha, dan memberikan pelatihan ketrampilan dan lainnya,” tutur Pantja.
Dia menjelaskan, pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat yang tercacat sebagai warga miskin. Contohnya adalah ada pasangan baru nikah dan usianya masih mudah, namun tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap, itu yang kami katakan
Potensial dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sehingga dengan melalui bantuan modal uasah dan pelatihan keterampilan, hal ini agar mereka bisa menggeliatkan ekonominya.
Namun sejauh ini, melalui perangkat daerahnya sudah melakukan pemberdayaan bersama, salah satunya dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Perindustrian dan Perdaganga (Disperindag), yakni membuka pelatihan ketrampilan untuk warga miskin.
“Dari hasil pelatihan dan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah, telah memberikan efek yang lumayan baik. Sehingga sedikit demi sedikit jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Malang berkurang,” papar dia.
Dalam kesempatan itu, Pantja menegaskan, bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai perlindungan sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, juga ada pemberdayaan untuk dapat mengentaskan kemiskinan.
Namun, sekali lagi, seperti yang sudah dikatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan kerja sama atau sinergi dengan pihak terkait, terrutama dalam hal pemberdayaan.
“Sinergi memang sangat diperlukan, sehingga untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Malang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinsos,” ujarnya. [cyn.gat]